Lombok Post – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menegaskan komitmennya untuk menanggung seluruh biaya perawatan medis bagi warga yang menjadi korban banjir dan dirawat di rumah sakit. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, yang menyatakan bahwa pemerintah hadir untuk meringankan beban masyarakat.
"Sekarang masih ada yang masuk (pasien). Pemerintah Kota hadir untuk itu. Semua hadir, kita ingin meringankan beban masyarakat, masak sudah sakit dibebani lagi," kata Alwan.
Ia menambahkan bahwa pendataan masih terus dilakukan untuk memastikan semua kebutuhan terakomodasi, meskipun belum ada usulan resmi yang masuk.
Direktur RS Kota Mataram, Eka Nurhayati, mengungkapkan bahwa saat ini ada 18 pasien korban banjir yang sudah dirawat di RS Kota Mataram. Mayoritas pasien mengalami hipotermia atau kedinginan, serta luka-luka ringan.
"Namanya orang panik ya," ucapnya.
Namun, Eka menyoroti satu kasus pasien dengan luka berat yang diduga akibat benturan atau terpeleset. Pasien ini tidak tercakup oleh BPJS Kesehatan, sehingga pihak rumah sakit telah mengusulkan agar biayanya ditanggung oleh Pemerintah Kota Mataram melalui alokasi Belanja Tak Terduga (BTT).
"Ada satu yang berat lukanya, mungkin kebentur atau kepeleset. Pasien tersebut tidak tertanggung BPJS, sehingga diusulkan ke Pemkot Mataram. Bisa ditanggung melalui BTT," jelas Eka.
Eka menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak secara otomatis menanggung seluruh biaya pengobatan korban bencana alam. BPJS Kesehatan memiliki ketentuan dan pengecualian terkait penanganan bencana.
"Kalau kayak gini kan tidak ditanggung dia," terangnya.
Ia menekankan bahwa dalam kasus seperti ini, di mana pasien tidak memiliki jaminan kesehatan, dukungan dari pemerintah kota sangat krusial. Usulan penanggungan biaya ini akan diajukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dengan adanya jaminan penanggungan biaya ini, Pemerintah Kota Mataram berharap dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir, khususnya dalam mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai. Langkah ini juga menunjukkan kesigapan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat pasca-bencana.
"Ini kita sedang ajukan datanya," tandas Eka.