LombokPost - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Mataram mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi banjir.
Setelah belajar dari pengalaman banjir pada awal Juli lalu, tim PUPR kini tidak hanya fokus pada penanganan di hilir, tetapi juga bergerak cepat memantau kondisi di hulu sungai yang berada di wilayah Lombok Barat.
Strategi baru ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai debit air sebelum masuk ke wilayah Mataram, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan efektif.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, menjelaskan bahwa pemantauan dari hulu adalah kunci utama.
Menurutnya, informasi mengenai kondisi air di hulu menjadi dasar untuk menentukan kesiagaan tim.
"Bagaimana debit air di sana. Jadi kita siaga dari hulu dulu," ujarnya.
Baca Juga: PUPR Mataram Libatkan Kejaksaan Kawal Proyek Strategis Jalan
Ia mencontohkan, pemantauan di Buk-Buk, Lombok Barat, yang merupakan hulu dari daerah aliran sungai (DAS) di Mataram, menunjukkan bahwa kondisi air masih normal.
"Belum setengah dari penampang sungai kita yang diairi," jelasnya.
Kondisi ini merupakan hasil dari hujan yang turun selama tiga hari berturut-turut pada awal pekan lalu.
Saat ini, sudah ada penjaga pintu air yang siaga di beberapa titik untuk memastikan informasi cepat. Sebagian pintu air bahkan sudah dilengkapi dengan rumah jaga.
"Jadi kita cepat dapat informasi seperti itu," tambahnya.
Baca Juga: Dilema Tata Ruang Penertiban Sempadan Sungai, Kadis PUPR Mataram: Maju Kena, Mundur Kena
Untuk meningkatkan sistem pemantauan, Lale mengungkapkan rencana jangka panjang untuk memasang CCTV di sejumlah pintu air, terutama di titik-titik perbatasan antara Lombok Barat dan Kota Mataram.
Pemasangan CCTV ini diharapkan dapat memberikan pemantauan real-time yang lebih akurat.
"Keinginannya, CCTV juga bisa dipasang di pintu air sungai perbatasan masuknya sungai dari Lombok Barat ke wilayah Mataram," harapnya.
Data dari CCTV ini rencananya akan terkoneksi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Mataram dan Dinas PUPR, kemudian dipantau di satu titik, yaitu di command centre Kantor Walikota Mataram. Namun, rencana ini masih menunggu realisasi anggaran.
"Tapi ini ke depan, semoga saja bisa terwujud," ujar Lale.
Meskipun usulan anggaran sudah diajukan, realisasinya belum pasti karena biaya yang dibutuhkan tidak sedikit.
"Satu CCTV saja membutuhkan Rp 500 ribu, tapi kan biaya bulanannya juga ada," terangnya.
Lale menegaskan bahwa pembangunan command centre menjadi prioritas utama.
Menurutnya, percuma memasang CCTV jika tidak ada sarana memadai untuk memantaunya.
"Di command centre dulu lah yang diharapkan segera terwujud. Baru nanti kita rintisannya. Kalau kita pasang CCTV tapi tidak bisa dipantau dengan sarana yang memadai kan sama juga," tegasnya.
Diperkirakan ada lima titik vital di hulu sungai yang membutuhkan pemasangan CCTV, semuanya berada di perbatasan.
Lokasi-lokasi tersebut adalah Pesongoran, Gerimak, Pandansalas, Babakan, dan Gegutu.
Editor : Kimda Farida