Puncak aksi ini ditandai dengan penyegelan kantor menggunakan kain spanduk putih sepanjang 200 meter, sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan suap yang melibatkan dua anggota DPD RI dari NTB.
Aksi yang disebut sebagai ‘Bongkar: Dari NTB untuk Indonesia’ ini merupakan jilid kedua dari rangkaian protes yang sudah digelar.
Koordinator aksi Saidin Alfajari menegaskan, dugaan keterlibatan dua senator dengan inisial MRF dan MMF dalam skandal suap pemilihan Ketua DPD RI bukan sekadar rumor.
"Ini aksi jilid II. Kami ingin publik seluruh Indonesia mendengar. Kami ingin membongkar dugaan suap ini. Dari NTB untuk Indonesia," tegas Saidin.
Saidin menyebut, data yang mereka terima mengindikasikan adanya aliran dana mencurigakan yang masuk ke kedua senator tersebut.
Oleh karena itu, koalisi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menjelaskan progres penanganan kasus ini secara terbuka kepada publik.
"Aksi ini kami lakukan untuk mendesak KPK segera membuka kasus suap pemilihan Ketua DPD RI secara terang benderang," tambahnya.
Kasus ini pertama kali mencuat setelah laporan mantan staf DPD RI, Fithrat Irfan ke KPK.
Irfan menyebutkan sekitar 95 anggota DPD diduga menerima suap senilai USD 13 ribu per orang untuk memenangkan salah satu kandidat Ketua DPD periode 2024–2029.
Skema pembagiannya, USD 5 ribu untuk pemilihan Ketua DPD dan USD 8 ribu untuk pemilihan Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD.
Modus distribusi uang dilakukan secara door to door di ruang kerja para senator.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi Lukmanul Hakim menilai dugaan keterlibatan dua senator ini telah mencederai martabat NTB.
Ia merasa malu lantaran daerah yang tengah berupaya membangun citra politik bersih justru terseret dalam skandal di Senayan.
"Jujur kami malu. Mereka seharusnya membawa nama baik NTB di tingkat nasional, bukan justru memperdagangkan suara," ujar Lukman.
Koalisi menantang MRF dan MMF untuk segera memberikan klarifikasi ke publik.
"Kalau memang tidak menerima, sampaikan secara terbuka. Jangan hanya diam. Karena diam itu menguatkan dugaan," tegas Lukman.
Lukman mengingatkan bahwa perlawanan ini bukan hanya soal NTB, melainkan upaya memulihkan kehormatan lembaga negara.
Massa berencana melanjutkan gelombang protes hingga KPK bersikap tegas.
"Jika KPK tidak bergerak cepat, publik akan menganggap DPD RI sebagai lembaga yang rusak dari dalam. Dan NTB tidak rela ikut dicatat dalam sejarah kotor itu," tutup Lukman.
Editor : Kimda Farida