LombokPost--Maraknya pemberitaan secara nasional akhir-akhir ini, mengenai kasus keracunan di program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menyita perhatian khusus dari kalangan praktisi gizi dan akademisi perguruan tinggi.
Pasalnya, beredar isu yang turut menyebut bahwa ahli gizi yang direkrut oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kebanyakan masih lulusan baru alias fresh graduate yang tidak kompeten.
“Sebenarnya banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keracunan makanan di MBG. Sehingga tidak serta merta kasus keracunan itu dipicu oleh ahli gizinya,” kata Novia Zuriatun Solehah, ahli gizi sekaligus Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Bumigora, pada Jumat (26/9).
Novia, sapaannya, lantas merinci beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keracunan pada makanan yang disajikan.
Diantaranya yakni rentang waktu pengolahan makanan hingga disajikan ke murid yang memakan waktu cukup lama.
Dimana suhu makanan kemungkinan menjadi tidak terjaga dengan baik, yang pada akhirnya memicu perkembangbiakan bakteri jadi tinggi.
Kemudian, bagaimana proses pengolahan makanan itu terjadi, yang biasanya terkait dengan higienitas dapur dan penjamah/pengolah makanan.
Kebersihan ruang produksi dan kebiasaan pekerja saat mengolah makanan di SPPG tidak boleh diabaikan.
Selanjutnya tentang proses angkut pendistribusiannya.
Kata Novia, beberapa SPPG malah didapati tidak menggunakan alat pendingin suhu ketika makanan berada dalam mobil box selama masa pengangkutan.
Semua hal itu, menurutnya dapat menimbulkan efek terjadinya pertumbuhan mikroba bakteri yang bisa mengkontaminasi makanan.
Alhasil, bisa pengaruh terhadap makanan menjadi basi saat disantap.
Jadi, dari segi keamanan pangan, ia menilai bahwa inilah hal yang harus menjadi perhatian serius oleh berbagai kalangan sebelum menilai faktor krusial penyebab terjadinya keracunan pada makanan di MBG.
Bahkan, di beberapa kasus yang terjadi di SPPG itu, malah didapati ahli gizinya tidak dilibatkan dalam proses pengadaan makanan.
Akibatnya, penilaian akan standar kelayakan bahan makanan pun menjadi terabaikan.
“Jadi jangan langsung di judge (dihakimi, red.), ini kasus keracunan terjadi akibat salahnya ahli gizi masih lulusan baru di SPPG itu,” kata Novia.
Namun demikian, dirinya menyimpulkan, agar program baik dari pemerintah ini layak terus dilanjutkan.
Tidak mesti karena adanya kasus keracunan ini lantas programnya malah dihentikan.
Diperlukan adanya sinergi perbaikan atas berbagai kesalahan.
Lalu memperketat pengawasan terhadap keamanan pangannya.
Selain demi tujuan keberlanjutan, hal ini juga turut mendorong dampak peningkatan kualitas gizi bagi anak bangsa.
Sebagai akademisi penyelenggara pembelajaran studi gizi di kampus UBG, Novia bertekad mencetak lulusan gizi yang professional dan handal nantinya.
Khususnya dalam hal membangun SDM yang berkualitas dan berkompetensi yang siap mendukung program pemerintah, termasuk di MBG ini.
“Mari kita perbaiki, kita pelajari dan kita update lagi ilmu-ilmu yang dirasa masih kurang dalam bidang ilmu Gizi ini,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida