LombokPost – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram sedang mempercepat proses seleksi terbuka atau open bidding untuk mengisi 11 jabatan eselon II yang saat ini kosong. Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menargetkan seluruh posisi strategis tersebut sudah terisi lengkap pada awal tahun 2026 mendatang.
"Iya harus segera terisi awal tahun nanti,” kata Mohan.
Saat ini, fokus utama Pemkot adalah merampungkan pembentukan Tim Panitia Seleksi (Pansel). Tim ini idealnya beranggotakan lima orang, namun Pemkot masih menunggu satu nama lagi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk melengkapi komposisi.
"Untuk nama tim pansel, kita masih menunggu satu nama lagi dari Pemprov NTB ya,” ujarnya.
Untuk membentuk Tim Pansel seleksi terbuka 11 jabatan eselon II, Pemkot Mataram telah menyiapkan empat nama calon penguji. Tim yang akan diketuai oleh Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri ini diperkuat oleh tiga akademisi terkemuka dari Universitas Mataram (Unram): Prof. Dr. Zainal Asikin dari Guru Besar Fakultas Hukum, Dr. Muazzar Habibi, dan Prof. Sutaryono.
"Nanti akan saya tandatangani, yang jelas tiga orang dari akademisi sudah ada. Terus Pak Sekda dan pejabat dari Pemprov NTB masih kita tunggu,” jelas Mohan.
Setelah nama dari Pemprov NTB masuk, SK Tim Pansel akan langsung ditandatangani oleh Wali Kota. Selanjutnya, nama-nama tim penguji akan diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan.
Wali Kota telah menginstruksikan Sekda untuk mempercepat proses ini, sebab tahapan di BKN diprediksi tidak memakan waktu lama.
“Sekarang sedang bekerja kok Pak Sekda. Sekarang juga prosesnya tidak lama, setelah kita setujui tim panselnya prosesnya ke BKN itu cepat,” terangnya.
Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menargetkan seleksi terbuka ini sudah bisa dimulai pada pertengahan bulan Oktober.
"Minggu depan semoga kita bisa dapat rekomendasi dari BKN. Oktober sudah bisa kita mulai,” kata Alwan.
Sebanyak 11 jabatan yang akan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka ini terdiri dari 9 jabatan yang kosong pasca-rotasi dan mutasi pada 3 Oktober lalu, serta 2 jabatan yang akan ditinggal pensiun.
Sembilan jabatan yang kosong antara lain: Kepala Bappeda, Kalak BPBD, Kepala Dinas Sosial, Kepala DP3A, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Inspektur Inspektorat, dan Kepala DP2KB. Dua jabatan yang akan pensiun adalah Kepala DPMPTSP pada 1 November 2025, dan Staf Ahli Syaikhul Islam pada 1 Januari 2026.
Editor : Siti Aeny Maryam