LombokPost-Wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mengemuka dalam diskursus publik.
Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat (NTB) Ilham menilai wacana tersebut berpotensi memicu instabilitas keamanan dan mengganggu pelayanan publik.
Ilham menegaskan Polri memiliki struktur dan mekanisme mandiri guna fokus pada penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan secara profesional.
Menurutnya, penempatan Polri di bawah kementerian berisiko memunculkan politisasi birokrasi yang sulit dihindari.
Baca Juga: Penggunaan Mobil Listrik untuk Randis, Pemprov NTB Diminta Antisipasi Limbah Baterai
“Polri adalah lembaga strategis yang mengurus keamanan nasional. Jika digeser menjadi struktur di bawah kementerian, ada kekhawatiran munculnya tumpang tindih kewenangan, intervensi politik, dan menurunnya independensi aparat di lapangan,” ujar Ilham dalam keterangannya.
Ilham menjelaskan stabilitas keamanan merupakan modal utama pembangunan daerah dan negara.
Pemuda Muhammadiyah berpandangan setiap perubahan tata kelembagaan yang berdampak pada ruang publik harus mempertimbangkan risiko jangka panjang, terutama terkait pelayanan masyarakat, profesionalitas aparat, dan respons terhadap gangguan keamanan.
“Pelayanan publik oleh kepolisian membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan objektivitas. Jika struktur hierarkinya dipengaruhi kepentingan kementerian, pelayanan publik bisa terhambat karena prosedur menjadi lebih panjang dan rentan bias kepentingan,” tambahnya.
Pemuda Muhammadiyah NTB mendorong pemerintah membuka ruang dialog luas dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan sebelum mengambil langkah struktural strategis.
Baca Juga: Fun Bike Ulama dan Umara, Perkuat Silaturahmi dan Sport Tourism
Reformasi kepolisian dinilai tetap penting, namun harus berbasis penguatan profesionalitas dan peningkatan kapasitas pelayanan, bukan sekadar perubahan kelembagaan.
“Kami tidak menolak ide perubahan, tetapi harus jelas orientasinya, memperbaiki layanan, menjaga keamanan, dan meningkatkan akuntabilitas. Jangan sampai kebijakan baru justru menimbulkan ketidakpastian dan mengganggu ketertiban masyarakat,” tutup Ilham.
Pemuda Muhammadiyah NTB menilai wacana penempatan Polri di bawah kementerian perlu dikaji mendalam agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas keamanan dan kualitas pelayanan masyarakat.