Kementerian Pertahanan Irak mengonfirmasi bahwa serangan tersebut tidak hanya menghantam unit medis, tetapi juga mengenai Departemen Tenaga Kerja Al-Habbaniyah yang berada di bawah komando otoritas situs setempat.
Pemerintah Irak mengecam keras operasi militer tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Regulasi global secara tegas melarang segala bentuk serangan yang ditujukan kepada fasilitas medis maupun personel kesehatan.
"Tindakan kriminal ini merupakan eskalasi berbahaya yang membutuhkan sikap tegas dan meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang bertanggung jawab," bunyi pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Irak.
Pihak kementerian menambahkan bahwa penargetan terhadap fasilitas kesehatan adalah kejahatan keji menurut standar apa pun, mengingat lembaga tersebut didedikasikan sepenuhnya untuk menyelamatkan nyawa manusia.
Menyikapi eskalasi ini, Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia' al-Sudani, telah menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk mengambil langkah diplomatik tegas. Pemerintah Irak secara resmi memanggil Kuasa Usaha Amerika Serikat untuk menyampaikan nota protes keras atas insiden tersebut.
Kementerian Pertahanan Irak juga menekankan bahwa angkatan bersenjata negara tersebut memiliki hak sepenuhnya untuk mengambil tindakan balasan yang diperlukan. Langkah-langkah tersebut akan dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku guna merespons agresi yang terjadi di kedaulatan mereka.
Sebelum pengumuman resmi kementerian, sejumlah media lokal yang mengutip sumber keamanan melaporkan bahwa serangan udara tersebut sebenarnya diarahkan ke posisi Unit Mobilisasi Populer (PMU) atau Hashd al-Shaabi. Posisi kelompok tersebut diketahui berada di Distrik Al-Habbaniyah, Anbar, yang letaknya berdekatan dengan fasilitas medis yang terdampak.
Hingga saat ini, situasi di Provinsi Al-Anbar masih dalam pengawasan ketat otoritas keamanan Irak guna mengantisipasi serangan susulan di wilayah perbatasan.
Editor : Redaksi Lombok Post