LombokPost – Rencana penataan trotoar di kawasan eks Bandara Selaparang mulai menuai sorotan. Di tengah wacana pembangunan taman dan pedestrian senilai Rp 400 juta, kondisi jalan berlubang di sejumlah titik justru dinilai belum tertangani secara optimal.
Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, meminta pemkot memprioritaskan perbaikan jalan rusak sebelum menggarap proyek penataan kawasan. “Pemkot lebih baik menangani jalan yang berlubang. Tahan dulu buat taman, utamakan kenyamanan pengguna jalan,” tegasnya, Jumat (3/4).
Sorotan ini bukan tanpa alasan. Keluhan warga terkait jalan rusak kembali mencuat, salah satunya di Jalan Raden Mas Panji Anom, Mataram Barat.
Kondisi jalan yang gelap dan berlubang bahkan nyaris menimbulkan kecelakaan setelah sebuah kendaraan dilaporkan terperosok di area galian. Situasi tersebut dinilai menjadi alarm persoalan infrastruktur dasar masih membutuhkan perhatian serius, terutama pada titik-titik dengan risiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan.
Politisi PKS ini menilai, langkah penanganan tidak boleh bersifat reaktif. Pemkot diminta bergerak lebih cepat tanpa harus menunggu adanya korban.
“Jangan tunggu korban baru diperbaiki. Dinas bisa tanya lurah, di mana kondisi jalan yang perlu penanganan segera,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah wilayah seperti lurah menjadi kunci untuk memetakan kondisi riil di lapangan. Dengan begitu, perbaikan bisa dilakukan secara tepat sasaran dan tidak hanya berdasarkan laporan yang bersifat insidental.
Ia menegaskan, infrastruktur jalan merupakan urusan wajib pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi sehari-hari. “Infrastruktur itu urusan wajib, terutama jalan sebagai penunjang mobilitas masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Isu Krisis Energi Mencuat, Pemkot: Stok BBM Masih Aman!
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning, menyampaikan rencana penataan trotoar di kawasan eks Bandara Selaparang sebagai bagian dari upaya memperindah kota dan menciptakan ruang publik yang ramah pejalan kaki.
Namun di tengah rencana tersebut, muncul pertanyaan soal skala prioritas pembangunan. Dewan menilai, estetika kota tetap penting, tetapi tidak boleh mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat terhadap jalan yang aman dan layak dilalui.
Ismul pun mengingatkan agar kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada tampilan, tetapi juga pada rasa aman dan kenyamanan warga.
“Yang paling utama itu keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Itu dulu yang harus dibereskan,” tutupnya. (zad/r9)
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin