LombokPost - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram mendapat angin segar di pertengahan tahun anggaran 2026. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Mataram disuntik dana segar tambahan hingga mencapai sekitar Rp 15 miliar.
“Ya sekitar Rp 15 an miliar lah,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri.
Pundi-pundi daerah tersebut bersumber dari beberapa sektor. Di antaranya Dana Bagi Hasil (DBH) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sekitar Rp 7 miliaran, setoran dari royalti Mataram Mall sekitar Rp 4,96 miliaran, serta insentif creative finance Kota Mataram Rp 3 miliaran. Alwan mengungkapkan, tambahan amunisi anggaran ini akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menuntaskan program-program prioritas yang belum terselesaikan di tahun ini.
“Sangat membantu kita untuk menyelesaikan program-program prioritas yang belum tuntas,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkot Mataram Perpanjang Kontrak Mataram Mall 20 Tahun
Khusus untuk anggaran dari creative finance, peruntukannya sudah dikunci dan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui proses usulan resmi. Sementara itu, sisa dana segar lainnya bersifat lebih fleksibel karena bersumber dari keuntungan komersial Mataram Mall dan DBH PT Amman Mineral yang angkanya mencapai Rp 7 miliar lebih.
“Usulanny sudah kirim ke Kemendagri,“ katanya.
Disinggung mengenai pemanfaatan dana bebas tersebut, mantan Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram ini menegaskan seluruhnya akan diarahkan untuk menuntaskan program prioritas daerah serta mendukung kegiatan nasional. Mengingat waktu yang terbatas di semester kedua tahun anggaran, Pemkot memastikan dana ini harus terserap optimal tanpa menabrak regulasi.
“Ya harus habis ini,” jelasnya.
Untuk serapan anggaran yang menyasar proyek fisik, Alwan menekankan tidak akan ada proyek fisik berskala besar yang membutuhkan proses tender dari awal pasca-ketok palu APBD Perubahan. Pemkot akan menerapkan sistem tender dini atau memaksimalkan proyek Pengadaan Langsung (PL).
“Fisik tetap ada, tapi bukan yang harus tendering lama. Kalaupun ada tender, perencanaannya sudah dilaksanakan dan tendernya lebih awal. Begitu APBD Perubahan diketok, pekerjaan bisa langsung jalan,” terangnya.
Beberapa proyek fisik yang menjadi sasaran di antaranya adalah perbaikan sistem drainase perkotaan, pengaspalan jalan lingkungan, serta penuntasan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibiayai murni dari APBD di luar bantuan pusat.
Selain untuk infrastruktur lingkungan, dana segar ini juga dipastikan akan menciprati Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memenuhi belanja wajib mengikat yang masih kurang di tahun berjalan.
“Belanja wajib mengikat itu yang utama. Kita gunakan juga untuk menutupi kekurangan gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), gaji pegawai paro waktu,“ pungkasnya. (chi)
Editor : Kimda FaridaSumber : Liputan