LombokBarat - Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram mencatat penurunan drastis alokasi pengadaan stok cadangan beras pada APBD Murni Tahun Anggaran 2026.
Dari alokasi tahun sebelumnya yang mencapai 20 ton, saat ini DKP hanya mampu mengalokasikan pengadaan stok beras sebanyak 3 ton.
Penurunan signifikan ini terjadi di tengah kondisi stok beras cadangan di gudang daerah yang saat ini habis total sejak Juni lalu.
Kepala DKP Kota Mataram Sudirman, membenarkan saat ini persediaan beras cadangan penanganan bencana maupun inflasi di gudang penyimpanan dalam kondisi kosong.
Seluruh alokasi 20 ton hasil pengadaan tahun 2025 telah rampung didistribusikan secara bertahap hingga Juni 2026.
“Persediaan stok kita di gudang saat ini sama sekali tidak ada, habis sejak Juni kemarin. Karena itu, sekarang proses pengadaan baru untuk tahun 2026 sedang kita jalankan,” katanya.
Baca Juga: Jeritan Petani dan Harapan Warga Mataram: Beras SPHP Laris Manis, Bagaimana Nasib Gabah Lokal?
Sudirman menjelaskan, penurunan alokasi pengadaan beras yang hanya sebesar 3 ton pada APBD Murni 2026 didasari oleh pertimbangan teknis kualitas pangan dan efisiensi anggaran daerah.
Berdasarkan evaluasi pengelolaan tahun-tahun sebelumnya, penyimpanan beras dalam durasi terlalu lama di gudang berisiko mengalami penurunan mutu dan kerusakan fisik.
“Beras kalau disimpan terlalu lama di gudang membuat kita waswas. Takutnya justru rusak dan mubazir. Kami merasa kurang nyaman jika bantuan beras yang dibagikan ke masyarakat kualitasnya tidak bagus,” jelasnya.
Meski alokasi murni tergolong minim, DKP tidak tinggal diam.
Sudirman mengungkapkan pihaknya telah melayangkan usulan penambahan alokasi pengadaan beras cadangan dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) atau APBD Perubahan 2026.
Langkah ini diambil untuk memperkuat kembali daya tanggap daerah terhadap potensi bencana alam maupun gejolak harga pangan.
“Alokasi 3 ton ini kan dari anggaran murni daerah. Kami sudah mendapat arahan pimpinan untuk mengajukan sisanya di ABT. Berapa persetujuan dari tim anggaran nanti belum tahu,” terangnya.
Terkait peruntukannya, Sudirman menegaskan stok cadangan beras DKP diprioritaskan untuk penanganan tanggap darurat bencana alam seperti banjir dan angin puting beliung.
Serta intervensi pengendalian inflasi daerah. Penyaluran bantuan beras didasarkan pada usulan data warga terdampak yang diverifikasi oleh lurah dan kepala lingkungan (kaling) setempat.
“Pengadaan 20 ton itu, seluruhnya sudah tersalurkan kepada masyarakat terdampak bencana berdasarkan data usulan lurah dan kaling," pungkasnya.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Liputan