LombokPost – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Siti Fitriani Bakhreisyi, menegaskan keberhasilan revitalisasi tidak cukup diukur dari perubahan fisik bangunan. Pemerintah juga harus memastikan pasar semakin tertata, nyaman bagi pembeli, dan mampu mendukung kelangsungan usaha pedagang.
“Yang harus kita pastikan adalah bagaimana ekonomi masyarakat di pasar tetap berjalan. Jangan hanya bangunannya yang megah, tetapi aktivitas perekonomiannya harus berkembang,” ujarnya, Rabu (28/10).
Menurut politisi yang akrab disapa Pipit ini, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah pengaturan zonasi komoditas. Pemisahan area penjualan sayur-mayur dan buah-buahan, misalnya, perlu dirancang secara jelas agar aktivitas perdagangan lebih teratur dan kebersihan pasar lebih mudah dijaga.
Penataan tersebut juga berkaitan dengan tata kelola pasar. Zonasi yang jelas dapat membantu pengawasan aktivitas perdagangan sekaligus mendukung transparansi pemungutan retribusi daerah.
Karena itu, dia mendorong agar aspek tersebut direncanakan sejak awal. Bukan sekadar menjadi pelengkap setelah pembangunan fisik selesai.
Dorongan itu menjadi relevan menyusul usulan revitalisasi Pasar Cakranegara yang diarahkan masuk program nasional pada 2027. Namun, Pipit mengingatkan rencana tersebut tetap membutuhkan persiapan matang, mulai dari konsep penataan hingga perhitungan kemampuan keuangan daerah.
Di sisi lain, rencana pembenahan pasar tidak hanya menyangkut Pasar Cakranegara. Pasar Kebon Roek dan Pasar Mandalika juga masuk dalam usulan penataan.
Banyaknya kebutuhan tersebut membuat pemerintah harus menentukan prioritas secara terukur. Agar program revitalisasi tidak membebani anggaran daerah.
Baca Juga: Atap Bocor Parah, Pemkot Mataram Siapkan Rp 1 Miliar untuk Revitalisasi Pasar Cakra
“Revitalisasi pasar memang menjadi salah satu prioritas, tetapi kesehatan dan pendidikan juga harus diperhatikan. Jangan sampai program dipaksakan setiap tahun tanpa mempertimbangkan kemampuan anggaran,” katanya.
Pertimbangan anggaran itu penting karena pembangunan pasar membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah perlu menyelaraskan usulan dengan kemampuan fiskal, skala kebutuhan, serta manfaat yang dapat diperoleh pedagang dan masyarakat.
Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah keberlangsungan usaha pedagang selama dan setelah revitalisasi. Perbaikan bangunan dan fasilitas tidak otomatis meningkatkan pendapatan jika tidak diikuti pengelolaan yang baik, penataan aktivitas jual beli, serta upaya memperkuat daya saing pedagang tradisional.
Pipit juga menyoroti keterbatasan akses permodalan yang dihadapi pedagang. Adanya ketentuan yang membatasi pemberian hibah modal usaha dalam bentuk uang tunai secara langsung kepada masyarakat membuat pemerintah perlu mencari skema pembinaan yang sesuai dengan regulasi.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian organisasi perangkat daerah. Dukungan dapat dirancang melalui program pembinaan usaha dan bentuk fasilitasi lain yang sesuai ketentuan.
Sehingga pedagang tidak hanya memperoleh tempat berjualan yang lebih baik. Namun juga memiliki peluang mengembangkan usahanya.
“Kita harapkan revitalisasi turut disertai penguatan usaha dan pemberdayaan pedagang agar pasar tradisional mampu bersaing,” ujarnya.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram Irwan Harimansyah, sebelumnya mengungkapkan kerusakan fasilitas di sejumlah pasar membutuhkan penanganan bertahap karena keterbatasan anggaran. Di Pasar Cakranegara, misalnya, kerusakan atap membuat air hujan masuk ke area los dan mengganggu kenyamanan pedagang maupun pembeli.
“Beberapa fasilitas sudah mengalami kerusakan karena sudah lama sehingga perlu mendapat perhatian,” ujarnya.
Baca Juga: Tak Hanya Digital, Pemkot Mataram Siapkan Layanan Informasi Ramah Disabilitas
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin
Sumber : Liputan Berita Lombok Post