LombokPost - Sistem pangan nasional Indonesia berada di titik genting. Ketahanan pangan tergerus, petani merugi, dan ketergantungan pada impor semakin mencemaskan.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Prof Dr Sahara, menegaskan bahwa transformasi sistem pangan nasional tidak bisa lagi ditunda.
“Transformasi sistem pangan adalah kunci utama untuk menjaga ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di tengah disrupsi global yang makin kompleks,” tegas Prof Sahara dalam keterangan tertulis, Minggu (15/6).
Ia mengungkapkan bahwa berbagai dinamika internasional seperti konflik geopolitik, proteksionisme negara maju, hingga disrupsi rantai pasok global telah menekan sistem pangan Indonesia.
Akibatnya, posisi petani di rantai nilai makin melemah, sementara margin keuntungan justru mengalir ke sektor hulu (riset) dan hilir (distribusi), fenomena yang ia sebut sebagai smile curve pangan.
Data Semakin Membunyikan Alarm
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional terus melorot, dari 24% pada 1982 menjadi hanya sekitar 12,53% pada 2023. Meskipun begitu, sektor ini masih menyerap hampir 28% tenaga kerja nasional.
“Ini mengindikasikan bahwa industrialisasi belum optimal dan produktivitas pertanian belum berbasis inovasi,” jelas Prof Sahara. Transformasi sistem pangan menjadi satu-satunya jalan untuk mengatasi stagnasi tersebut.
Laporan Indef pada triwulan I-2025 memang mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 10,52% di sektor pertanian, didorong panen raya padi dan jagung.
Tapi lonjakan ini dinilai belum cukup untuk menopang ketahanan jangka panjang tanpa inovasi dan hilirisasi.
Prof Sahara merinci lima pilar utama transformasi sistem pangan nasional, yaitu:
1. Integrasi sektor pertanian dengan industri dan jasa berbasis inovasi teknologi
2. Pengembangan SDM dan kelembagaan
3. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah
4. Akses pembiayaan yang inklusif
5. Penguatan resiliensi perdagangan internasional
“Tanpa kelima pilar ini, petani Indonesia akan terus buntung di tengah sistem pangan yang tidak adil,” ujarnya.
Dukungan terhadap hilirisasi produk pertanian juga menjadi sorotan. Nilai tambah yang selama ini menguap di jalur distribusi bisa dikembalikan ke petani lewat program hilirisasi yang terarah.
Apalagi Indonesia disebut punya kekayaan agraris dan sumber daya alam yang mampu menopang kedaulatan pangan secara mandiri.
Transformasi sistem pangan tidak cukup dengan jargon atau program seremonial. Kajian dari BRIN, IPB, Bappenas dan IFPRI menekankan pentingnya peningkatan riset pertanian, digitalisasi pasar tani, dan pembangunan ekosistem pangan yang mendukung diversifikasi pangan lokal.
“Jika ini tidak dilakukan, Indonesia akan terus terjebak dalam jebakan negara menengah dan krisis pangan berkepanjangan,” kata Prof Sahara.
Indonesia Harus Mandiri, Petani Harus Untung
Dengan mengulang kembali urgensi transformasi sistem pangan nasional, Prof Sahara menyebut Indonesia memiliki potensi besar menjadi kekuatan pangan dunia.
Namun, dibutuhkan kemauan politik dan sinergi lintas sektor untuk mewujudkannya.
“Dengan kekayaan sumber daya dan warisan agraris, kita seharusnya tidak bergantung pada pangan impor. Saatnya membangun sistem pangan yang mandiri, adil, dan berdaulat,” pungkasnya. (***)
Editor : Alfian Yusni