LombokPost - Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79, yang jatuh pada 1 Juli 2025, sorotan dan harapan publik terhadap Polri semakin menguat.
Dari elite partai, tokoh agama, hingga aktivis HAM kompak mengapresiasi langkah pembaruan yang telah dilakukan, namun juga menagih janji untuk terus berbenah.
"Semoga semakin hari semakin dekat dengan rakyat," ucap Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji kepada wartawan, Minggu (29/6).
Ia menilai kinerja Polri saat ini sudah lebih baik dibanding sebelumnya, meski tugas ke depan tetap berat, terutama dalam urusan penegakan hukum yang berkeadilan.
Sarmuji berharap Polri untuk masyarakat bukan sekadar jargon. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus benar-benar bisa memberi keadilan bagi rakyat pencari keadilan.
Nada senada disampaikan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah. Ia menilai agenda reformasi Polri harus jadi prioritas permanen.
"Penegakan hukum harus selaras dengan perspektif HAM. Ini penting agar Polri makin kuat," tegas Anis, Sabtu (28/6).
Anis juga mewanti-wanti agar Polri tidak diskriminatif dalam melayani masyarakat. "Polri harus menjadi institusi pelindung dan pengayom yang adil, tanpa diskriminasi," ujarnya.
Dari sisi pelayanan, Sekum PGI Darwin Darmawan menyebut citra Polri makin humanis dan ramah.
Ia mengaku puas melihat perubahan sikap personel dan peningkatan pelayanan di lapangan. “Polri Presisi perlu terus diwujudkan melalui reformasi menyeluruh,” katanya.
Sementara itu, dari sisi perlindungan warga negara, khususnya pekerja migran, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menekankan pentingnya komitmen Polri dalam menindak TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).
Ia memuji langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membentuk Direktorat TPPO di bawah Bareskrim.
"Langkah ini konkret dan sangat kami apresiasi. Tapi upaya perlindungan harus terus ditingkatkan," tegas Karding.
Di sisi lain, perayaan Hari Bhayangkara ke-79 akan digelar meriah di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Selasa (1/7/2025).
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir sebagai Inspektur Upacara. Kegiatan ini akan dilengkapi parade kendaraan taktis, defile pasukan, serta hiburan rakyat dan bazaar UMKM.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa Hari Bhayangkara adalah milik rakyat.
“Ini bukan sekadar seremoni, tapi bentuk pertanggungjawaban institusi ke publik,” ujar Trunoyudo, Rabu (25/6).
Ia juga menyampaikan permintaan maaf atas potensi gangguan lalu lintas di sekitar Monas akibat mobilisasi besar-besaran saat parade.
“Kami sudah koordinasi untuk meminimalkan dampaknya,” sambungnya.
Dengan tema "Polri untuk masyarakat", Polri berjanji menghadirkan pelayanan lebih baik ke depan.
Trunoyudo menyebut kegiatan ini sekaligus menjadi momen refleksi bahwa Polri akan terus berbenah dan melayani dengan sepenuh hati. (***)
Editor : Alfian Yusni