LombokPost - Kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus meluas. Setelah insiden yang menimpa 186 siswa di SMPN 8 Kota Kupang, kejadian serupa juga terjadi di SDN Tenau Kota Kupang, SMAN 1 Taebenu Kabupaten Kupang, serta sejumlah sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Bahkan, kasus keracunan MBG kini dilaporkan menyebar ke Papua dan Jawa Tengah.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap standar keamanan dan kandungan gizi pada menu MBG.
Audit makanan MBG dianggap krusial untuk menjamin bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar aman dan bergizi.
“Audit keamanan kandungan menu MBG menjadi langkah penting. Jangan sampai makanan bergizi justru menjadi ancaman bagi kesehatan siswa,” kata Yahya, Selasa, 5 Agustus.
Selain audit, Yahya juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan makanan sekolah. Ia mendorong BGN untuk membentuk Satgas MBG serta menerapkan SOP pengawasan yang ketat, terutama di wilayah rawan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan daerah terpencil lainnya.
“Kelemahan distribusi dan pengawasan sering jadi celah terjadinya keracunan. Pemerintah harus turun tangan secara sistematis,” tegasnya.
DPR juga meminta agar tenaga kesehatan daerah dilibatkan langsung dalam pengawasan makanan bergizi gratis.
Menurut Yahya, keterlibatan tenaga kesehatan akan mempercepat respon jika terjadi kasus keracunan MBG di sekolah.
“Nakes bisa jadi garda terdepan untuk identifikasi penyebab, memberikan pertolongan, dan edukasi ke sekolah maupun orang tua,” imbuh legislator asal Dapil Jatim VIII ini.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya buka suara. Mereka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya orang tua dan siswa terdampak.
Deputi BGN, Redy Hendra, mengakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan program MBG. BGN juga menghentikan sementara operasional MBG di sejumlah lokasi terdampak untuk proses evaluasi.
BGN menyatakan bahwa baru sekitar 50 dari target 585 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTT yang aktif.
Mereka pun meminta masukan dari masyarakat dan media untuk memperbaiki pelaksanaan MBG ke depan.
“Kami introspeksi dan evaluasi total. Masukan dari publik sangat penting agar ke depan program berjalan aman, sehat, dan efektif,” ujar Redy.
Sebelumnya, para siswa yang keracunan MBG merasakan gejala seperti mual, lemas, diare, hingga dehidrasi usai menyantap daging sapi dan sayuran dari paket MBG. Tak sedikit dari mereka yang harus mendapat perawatan medis di rumah sakit.
Di tengah kekhawatiran, sejumlah orang tua di Kupang dan Sumba bahkan memilih membekali makanan dari rumah dan tidak lagi mengizinkan anaknya mengonsumsi makanan bergizi gratis dari sekolah.
Kini, masyarakat berharap agar Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi lebih pada jaminan keamanan pangan, kesehatan anak-anak, dan kualitas distribusi makanan.
“Keberhasilan MBG bukan hanya soal banyaknya anak yang menerima, tapi seberapa aman dan sehat makanan yang mereka konsumsi,” tutup Yahya. (***)
Editor : Alfian Yusni