LombokPost - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana, meminta klarifikasi terkait data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menilai, data tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan pengamat ekonomi, terutama soal metode penghitungan yang digunakan.
“Ada kritik dari para ekonom yang meminta BPS menjelaskan secara lebih transparan bagaimana metode perhitungan pertumbuhan ekonomi dilakukan,” kata Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa malam (26/8).
Baca Juga: Pemdes Kidang Lombok Tengah Lawan Kemiskinan lewat Perpusdes
Senada, anggota Komisi X DPR lainnya Juliyatmono, juga mempertanyakan data tersebut. Ia mengaku heran pertumbuhan ekonomi justru naik di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang dirasa sulit.
“Faktanya, masyarakat merasa keadaan ekonomi sedang berat, tapi kok datanya menunjukkan pertumbuhan seperti ini,” ujarnya.
Juliyatmono menambahkan, BPS perlu memberikan penjelasan singkat dan jelas mengenai metodologi perhitungan, agar para anggota dewan bisa menyampaikan informasi yang tepat kepada publik.
“Kita perlu tahu, sektor mana yang paling berkontribusi terhadap pertumbuhan itu,” ucap politisi Fraksi Golkar ini.
Anggota Komisi X lainnya, La Tinro La Tunrung, juga menyoroti data pertumbuhan ekonomi versi BPS.
Menurutnya, publikasi tersebut menimbulkan keraguan karena sejumlah lembaga ekonomi memprediksi pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tidak akan mencapai 5 persen.
Baca Juga: Kemiskinan Ekstrem Nol Persen 2029, DPRD Nilai Realistis Meskipun Tidak Mudah
“Setiap survei memang punya margin of error, jadi perbedaan itu wajar. Tapi kalau kita bandingkan data BPS dengan lembaga lain, bahkan dengan memperhitungkan margin error pun hasilnya jauh berbeda,” ujar politisi Fraksi Gerindra itu.
“Kalau begitu, siapa yang salah? Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang membuat data menjadi tidak akurat. Ini bisa berakibat fatal," tegasnya mempertanyakan.
Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) juga meragukan data BPS. Mereka bahkan meminta agar Badan Statistik PBB mengaudit angka pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang dilaporkan BPS.
Celios menilai ada ketidaksesuaian antara data pertumbuhan 5,12 persen dengan kondisi riil ekonomi di lapangan.
Baca Juga: Target Besar Pemprov NTB, 2029 Kemiskinan Ekstrem Sudah Habis
Permintaan audit tersebut disampaikan melalui surat resmi kepada United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan langkah ini diambil demi menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan oleh akademisi, analis perbankan, pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat luas.
“Dalam surat tersebut, kami meminta agar data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang sebesar 5,12 persen (year on year) ditinjau ulang,” kata Bhima dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Agustus 2025.
Baca Juga: BPS NTB Warning TPID Soal Potensi Lonjakan Inflasi
Menanggapi hal ini, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa pihaknya tidak mengubah metode perhitungan pertumbuhan ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa BPS kini menggunakan data yang lebih lengkap sehingga kualitas perhitungan menjadi lebih baik dan akurat.
Editor : Kimda Farida