Mendagri Tito mengatakan, pemerintah bakal lebih aktif mengintervensi pasar untuk menekan kenaikan harga.
Instrumen utamanya adalah penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras 10 kg.
Kebijakan ini, terbukti efektif dalam meredam gejolak harga di sejumlah daerah.
Sebagai bukti, Mendagri mencatat adanya peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras, dari 51 menjadi 58.
Menurut analis politik Universitas Nusa Cendana, Kupang, Yohanes Jimmy Nami, intervensi pasar ini adalah langkah taktis yang tepat untuk mencegah kerawanan pangan.
"Pangan sebagai kebutuhan primer masyarakat sudah seharusnya selalu dijaga ketersediaannya dan pemerintah punya kewajiban utama untuk menjamin itu," ujar Jimmy.
Ia menambahkan, intervensi pasar cukup efektif dalam jangka pendek, selama tidak ada "oknum yang bermain di air keruh."
Meskipun intervensi pasar memberikan hasil positif, stabilitas harga beras dalam jangka panjang memerlukan strategi yang lebih komprehensif.
Jimmy Nami menekankan, upaya pemerintah harus menyentuh level produksi dan distribusi yang merata.
Menurutnya, pemerintah perlu menstimulasi produksi di tingkat petani dengan kebijakan propetani, seperti penyediaan bibit dan pupuk.
Editor : Siti Aeny Maryam