LombokPost - Demonstrasi dilakukan komunitas ojek online di depan Gedung DPR Selasa (17/9).
Mereka menyampaikan enam tuntutan kepada DPR untuk perbaikan transportasi di Indonesia.
Sebagian besar tuntutan terkait regulasi ojol yang tidak adil, namun ada pula tuntutan mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.
Termasuk menuntut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuntaskan kasus almarhum Affan Kurniawan.
Massa ojol berkumpul di gedung DPR sekitar pukul 10.00.
Kendati diklaim jumlahnya akan mencapai ribuan orang, namun massa ojol yang berada di DPR tidak terlalu memadati gerbang DPR RI.
Saat aksi itu terjadi hujan deras, tapi massa masih berkumpul.
Salah satu koordinator demo berteriak.
"Pak tolong temui kami. Kami sudah kedinginan," ujarnya. Tidak berapa lama perwakilan demo ojol diperkenankan bertemu dengan sejumlah anggota DPR.
Ketum Komunitas Ojol Garda Jawa Barat Raden Igun Wicaksono menuturkan bahwa sebagian perwakilan massa ojol diterima masuk bertemu anggota Komisi V.
Baca Juga: Gibran Temui Ojol, Garda Indonesia Pertanyakan Keberpihakan: Pro Rakyat atau Pro Korporat?
"Ada Bang Dasco juga yang menemui," ujarnya.
Yang pasti massa memiliki sejumlah tuntutan. Yakni, RUU Transportasi Online masuk Prolegnas 2025–2026, potongan aplikator maksimal 10 persen harga mati, regulasi tarif antar barang dan makanan, audit investigatif potongan 5 persen oleh aplikator, Hapus sistem Aceng, Slot, Multi Order, serta Member Berbayar, mencopot Menteri Perhubungan dan menuntut Kapolri usut tuntas tragedi 28 Agustus 2025. “Menhub itu cenderung membela aplikator, apa manfaatnya Menhub," terangnya.
Dia juga meminta Kapolri untuk mengusut tuntas tragedi 28 Agustus, yang tidak hanya menewaskan Affan Kurniawan. "Kami minta semua itu dibuka secara transparan," jelasnya.
Usai pertemuan dengan DPR, dia mengatakan bahwa semua tuntutan massa demo ojol telah didengar Presiden Prabowo Subianto. "Percayakan ke Presiden, semua tuntutan kita sudah didengar," urainya. (idr/JPG/r3)
Editor : Siti Aeny Maryam