LombokPost - Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilakukan.
Untuk itu, pemerintah kembali menggelar rapat koordinasi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (28/10).
Dalam kesempatan itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah selesai dibuat.
Namun, pemerintah belum mau membeberkan rincian isinya.
Badan Gizi Nasional (BGN) selama menyelenggarakan MBG hanya berpedoman pada Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang pembentukan BGN untuk melaksanakan pemenuhan gizi nasional.
Selama ini berjalannya program raksasa gagasan Presiden Prabowo Subianto itu hanya berdasarkan petunjuk teknis (juknis).
Misalnya yang terbaru adalah Petunjuk Teknis Standar, Penyediaan, dan Distribusi Susu pada Program MBG.
Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pemerintah disuguhkan fakta bahwa ada belasan ribu penerima manfaat MBG mengalami keracunan.
Apalagi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari pada 25 September menyebut baru ada 34 SPPG yang memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS).
Berita ini jadi preseden buruk. Sehingga pada awal Oktober, pemerintah melakukan dua kali rakor di Kementerian Kesehatan.
Dari rakor ini, munculah keharusan sertifikat SLHS, Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), dan sertifikat halal dimiliki setiap SPPG.
Kemenkes pun menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/C.I4202/2025 tentang percepatan penerbitan SLHS pada awal Oktober.
Surat ini ditujukan kepada kepala dinas kesehatan di seluruh wilayah.
Sayangnya, hingga kemarin baru 690 SPPG yang memiliki SLHS. Artinya bahwa SE dari pusat ini tidak dijalankan sepenuhnya oleh dinas kesehatan.
Aturan yang lebih kuat diperlukan. Sehingga dorongan untuk menerbitkan payung hukum yang kuat pelaksanaan MBG begitu kuat.
“Kami juga baru saja menyelesaikan Kepres (Keputusan Presiden) Tim Koordinasi Penyelenggaraan program MBG,” kata Zulkifli seusai rakor. Kepres ini, menurut Zulkifli, akan diundangkan hari ini.
Dia juga menyebut Perpres juga telah disepakati. Perpres ini terkait tata kelola penyelenggaraan MBG.
Namun, belum jelas kapan aturan ini diundangkan.
Pemerintah juga telah menyelesaikan Kepres struktur organisasi dan tata kelembagaan BGN.
“Hanya tinggal satu lagi yang pelu waktu untuk merumuskan. Insya allah Keppres struktur organisasi dan peta kerja akan ada minggu depan,” tutur yang akrab disapa Zulhas itu.
Adanya Kepres Tim Koordinasi MBG membawakan angin segar. Yang menjadi koordinator adalah Kemenko Bidang Pangan.
Hari ini juga akan dibentuk tim koordinasi sebagai pelaksana harian.
“Jadi di sini tiap hari nanti akan memonitor pelaksanaan BGN. Kalau ada masalah, bagaimana pendekatannya. Nanti secara harian akan kita evaluasi terus,” ucapnya.
Zulhas menegaskan bahwa program besar ini harus mendapat dukungan agar prosesnya dapat berjalan dengan lancar.
Dia mencontohkan, jika sekarang ada 13.347 SPPG maka harus dipikirkan rantai pasok bahan bakunya.
Termasuk juga dampak MBG terhadap gizi yang nantinya akan dipantau oleh Kemenkes.
Seluruh kegiatan ini dalam orkestrasi Kemenko Bidang Pangan.
Dalam rakor kemarin juga diungkapkan bahwa target 82,9 juta penerima manfaat MBG mungkin tidak dapat tercapai pada akhir tahun ini.
Pemerintah, melalui Zulhas mengungkapkan bahwa target penerima manfaat MBG mencapai 82,9 juta orang selambatnya akan tercapai Maret.
Namun, usai rakor Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan tetap akan mengejar target 82,9 juta penerima pada akhir tahun ini.
“Kita mau selesaikan tahun ini. Jadi sekarang itu sudah ada 13.347 SPPG dan setiap hari bisa meloloskan 200 SPPG. Kami juga akan membangun 5.000 sampai 6.000 SPPG di kawasan terpencil,” kata Dadan. (lyn/JPG/r3)
Editor : Kimda Farida