LombokPost – Di tengah euforia pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Anak (Kesra) sebesar Rp900 ribu serta sejumlah bansos susulan lainnya.
Ada sebuah fenomena mengejutkan terjadi di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Banyak KPM, yang seharusnya menerima angin segar berupa bantuan tambahan, justru beramai-ramai mengajukan pengunduran diri dari daftar penerima bansos.
Keputusan ini dinilai kontradiktif, mengingat program bantuan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat prasejahtera.
Lalu, apa yang memicu KPM rela melepaskan bantuan rutin dan tambahan di saat negara sedang gencar menyalurkan perlindungan sosial?
Pemicu Utama: Kesadaran Sosial dan Kenaikan Taraf Hidup
Mundurnya KPM secara sukarela ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam kesadaran sosial dan ekonomi masyarakat penerima.
Menurut laporan dari lapangan, setidaknya ada dua alasan utama yang mendasari keputusan ini.
Kenaikan Taraf Hidup: Mayoritas KPM yang mundur menyatakan bahwa kondisi ekonomi keluarga mereka telah membaik dan merasa sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin atau prasejahtera.
Kesadaran Sosial (Sense of Responsibility):Para KPM ini memiliki kesadaran untuk memberikan kesempatan kepada keluarga lain yang kondisinya jauh lebih membutuhkan dan layak menerima bantuan dari pemerintah.
Dampak Positif: 'Pahlawan' Bansos Sejati
Fenomena pengunduran diri sukarela ini disambut baik oleh pemerintah dan pendamping sosial. Ini menunjukkan keberhasilan program dalam membantu KPM keluar dari garis kemiskinan dan mencapai kemandirian.
Pengunduran diri ini juga memiliki dampak positif yang besar pada akurasi data penerima bantuan:
Pembaruan Data: Data penerima di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.
Pemerataan: Kuota bansos yang dilepas oleh KPM yang mandiri dapat segera dialihkan kepada keluarga lain yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi kriteria kemiskinan.
Oleh karena itu, bagi KPM yang merasa sudah mampu secara ekonomi, pemerintah mendorong untuk tidak ragu mengundurkan diri secara sukarela demi membantu tercapainya pemerataan kesejahteraan di Indonesia.
Mundurnya KPM secara sukarela di tengah derasnya bansos tambahan menunjukkan keberhasilan program dalam meningkatkan taraf hidup dan tumbuhnya kesadaran sosial untuk berbagi kuota bantuan kepada yang lebih membutuhkan.
Editor : Siti Aeny Maryam