LombokPost – Kementerian Keuangan menegaskan posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang stabil dan tepercaya di hadapan para pelaku usaha dan investor anggota Kamar Dagang Amerika Serikat (AmCham) dalam forum The 13th US-Indonesia Investment Summit 2025.
Komitmen kuat Indonesia untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan melanjutkan reformasi pro-investasi menjadi pesan utama yang disampaikan.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono, menyatakan bahwa pemerintah bertekad menjadikan Indonesia sebagai mitra utama dan tepercaya bagi para investor global.
Stabilitas makro Indonesia, kata Wamenkeu Thomas, tercermin dari pertumbuhan PDB yang mencapai 5,04 persen pada triwulan ketiga, dengan target jangka menengah menuju 8 persen.
Stabilitas ini juga didukung oleh surplus perdagangan berkelanjutan dan penguatan kepercayaan pasar.
“Arah kebijakan kami jelas: kami berupaya mengeksekusi prioritas strategis Pemerintahan sekaligus menjaga program-program sosial dan ketahanan ekonomi," terang Wamenkeu Thomas.
Disiplin Fiskal dan Transformasi Ekonomi Prioritas
Di sisi fiskal, pemerintah berkomitmen tetap disiplin menjaga defisit dalam batas maksimal 3 persen PDB. Belanja negara diarahkan pada sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Wamenkeu melanjutkan bahwa kolaborasi dengan sektor swasta, baik domestik maupun internasional, adalah kunci utama. Oleh karenanya, Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang transparan dan kompetitif.
Pemerintah juga menekankan agenda transformasi ekonomi yang berfokus pada penciptaan nilai tambah dan penguatan daya saing. Area prioritas kolaborasi strategis dengan investor global.
Hilirisasi mineral. Pengembangan energi terbarukan dan bioenergi. Perluasan ekonomi digital (infrastruktur pusat data dan pemanfaatan AI). Pengembangan manufaktur bernilai tambah tinggi.
Memperkuat Ekosistem Investasi dan Reformasi Struktural
Untuk mendukung kelancaran investasi, pemerintah Indonesia terus memperkuat tata kelola dan ekosistem kebijakan melalui sejumlah reformasi, termasuk harmonisasi regulasi, reformasi perpajakan, dan digitalisasi layanan publik.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP), serta pembentukan Satgas Debottlenecking untuk mengurai berbagai hambatan struktural yang menghalangi investasi.
Dengan kombinasi disiplin makro, reformasi struktural, dan perbaikan iklim usaha, Indonesia menegaskan kesiapan menjadi mitra investasi yang transparan, kompetitif, dan berorientasi jangka panjang bagi investor global.
Editor : Siti Aeny Maryam