LombokPost – Penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras terus menjadi buah bibir di tengah masyarakat.
Munculnya persepsi mengenai bansos yang dianggap "tidak tepat sasaran" lantaran diterima secara berulang oleh keluarga penerima manfaat (KPM) yang sama, akhirnya terjawab.
Pemerintah melalui skema bansos komplementer memang sengaja mendesain penyaluran ini secara terintegrasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari kanal pendamping sosial, sumber anggaran bansos beras ini berbeda dengan bantuan reguler lainnya.
Jika Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dikelola oleh Kementerian Sosial, maka bansos beras berada di bawah kendali Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Meski sumber anggarannya berbeda, acuan data yang digunakan tetap tunggal. Baik Bapanas maupun Kemensos merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Kriteria penerima berada pada kelompok desil 1 hingga desil 5. Sebagai perbandingan, jumlah penerima bansos beras menyasar sekitar 18,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), angka yang sama dengan total penerima BPNT.
Sementara PKH memiliki kuota lebih ketat, yakni 10 juta KPM di kelompok desil 1 hingga 4.
Inilah alasan mengapa satu keluarga bisa menerima lebih dari satu jenis bantuan. Data dasarnya sama, namun programnya saling melengkapi.
Pemerintah menerapkan kebijakan Bansos Komplementer. Artinya, keluarga yang masuk kategori sangat miskin dan rentan diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan berlapis.
Seorang penerima PKH juga didorong untuk mendapatkan BPNT, beras, hingga Program Indonesia Pintar (PIP).
Tujuannya jelas: memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh dan terintegrasi agar mereka bisa lebih cepat keluar dari garis kemiskinan (mandiri secara ekonomi).
Untuk tahun ini, jadwal penyaluran dibagi menjadi beberapa tahap penting:
- Tahap I: Periode Juni – Juli.
- Tahap II: Periode Oktober – November (alokasi dua bulan sekaligus).
Item Bantuan: Setiap KPM menerima 20 kilogram beras dan tambahan minyak goreng sebanyak 4 liter.
Agar tidak terjadi ketergantungan, pemerintah kini memperketat aturan. Masa kepesertaan PKH dibatasi maksimal lima tahun.
Setelah melewati batas tersebut, KPM akan "digraduasi" atau dilepas dari daftar penerima untuk dialihkan ke program pemberdayaan ekonomi.
Proses graduasi inilah yang membuka celah kuota bagi masyarakat lain yang sudah lama diusulkan namun belum masuk daftar.
Bagi warga yang merasa layak namun belum terdata, disarankan untuk proaktif memantau status melalui aplikasi Cek Bansos atau berkoordinasi dengan pendamping sosial di wilayah masing-masing.
Penyaluran yang tampak "berulang" di satu pintu rumah bukanlah sebuah kesalahan administrasi, melainkan langkah percepatan pengentasan kemiskinan yang terukur.
Pemahaman ini diharapkan dapat meredam kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Editor : Pujo Nugroho