LombokPost - Di tengah dunia yang semakin kompetitif dan didominasi oleh kekuatan militer (hard power), Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan posisi Indonesia yang tidak akan terjebak dalam permainan "pilih kubu".
Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang digelar Rabu (14/1/2026), Menlu memaparkan strategi ketahanan berbasis jejaring sebagai kunci menghadapi masa depan yang multiplex.
Bagi Indonesia, berada di berbagai organisasi internasional bukanlah sekadar soal prestise, melainkan cara untuk memperluas ruang gerak nasional dan mencegah kepentingan kita menjadi korban dari permainan zero-sum kekuatan besar.
Strategi Diversifikasi: BRICS dan OECD Jalan Beriringan Salah satu poin paling menarik adalah penegasan Menlu mengenai keterlibatan Indonesia di BRICS dan proses aksesi menuju OECD.
Menlu Sugiono menjelaskan bahwa keduanya tidak saling meniadakan.
“Ketahanan nasional tidak dibangun melalui isolasi, melainkan melalui jejaring. Keterlibatan di BRICS dan proses menuju OECD mencerminkan strategi diversifikasi yang konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif: bebas menentukan jalur, dan aktif memanfaatkan setiap ruang kerja sama,” tegas Menlu Sugiono.
Capaian Konkret 2025: Sapu Bersih 10 Pencalonan Menlu memaparkan bukti bahwa multilateralisme Indonesia membuahkan hasil nyata sepanjang tahun 2025.
Indonesia berhasil memenangkan seluruh 10 pencalonan penting di berbagai organisasi internasional. Memasuki tahun 2026, Indonesia memegang peran kepemimpinan strategis.
Presiden Dewan HAM PBB 2026. Anggota Dewan Auditor PBB 2026-2032 (melalui BPK RI). Calon Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 2029-2030.
Berdampak Langsung bagi UMKM dan Ekonomi Biru Menlu menekankan bahwa diplomasi Indonesia menyentuh aspek teknis yang berdampak langsung pada rakyat. Misalnya, keterlibatan aktif di Universal Postal Union yang mengamankan aturan konektivitas pos dunia untuk mendukung UMKM dan e-commerce.
Selain itu, pada periode Keketuaan D-8 (2026-2027) mendatang, Indonesia akan mengusung agenda yang sangat praktis: jobs, growth, and resilience. Fokus utamanya adalah penguatan perdagangan antarnegara anggota, ketahanan pangan, energi, serta ekonomi biru.
Reformasi PBB: Menolak Naif Menlu Sugiono mengakui bahwa arsitektur PBB saat ini sering kali terlambat dalam mengambil keputusan. Namun, Indonesia memilih untuk melakukan "perubahan dari dalam" melalui inisiatif UN80 (80 Tahun PBB). Indonesia mendorong PBB yang lebih responsif dan efisien, bukan sekadar wadah debat tanpa hasil.
“Indonesia tidak akan menggantungkan kepentingan nasional pada multilateralisme yang tidak bekerja. Namun, kita juga tidak akan menyerahkan masa depan pada dunia tanpa aturan,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida