LombokPost - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.
Pada tahap pertama, sebanyak 711 unit huntara dibangun di lima kecamatan berdasarkan hasil validasi data yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Utara.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Kolonel Infanteri Hery Setiono, mengatakan pembangunan huntara tahap pertama ini diprioritaskan bagi warga dengan kategori rumah rusak berat, hilang, dan hanyut akibat banjir.
“Pembangunan huntara tahap pertama ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak yang rumahnya rusak berat, hilang, atau hanyut. Data penerima telah melalui proses validasi dan ditetapkan secara resmi oleh pemerintah daerah,” ujar Hery.
Adapun 711 unit huntara tersebut tersebar di lima kecamatan, yakni Kecamatan Baktiya sebanyak 215 unit, Baktiya Barat 5 unit, Dewantara 115 unit, Sawang 241 unit, dan Kecamatan Seunuddon sebanyak 135 unit.
Di Kecamatan Seunuddon, pembangunan huntara tahap pertama saat ini difokuskan di Desa Ulee Rubek Timur. Sebanyak 84 unit huntara dibangun di atas lahan seluas sekitar 14.000 meter persegi yang sebelumnya merupakan lapangan sepak bola desa.
Pembangunan dilakukan dalam bentuk 16 kopel yang masing-masing terdiri dari lima unit serta satu kopel dengan empat unit. Setiap unit huntara dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga terdampak.
Hunian dilengkapi teras keluarga berukuran 4,8 meter x 3,6 meter serta kamar mandi berukuran 1,2 meter x 1,2 meter di setiap unit.
Selain itu, fasilitas pendukung seperti sanitasi yang memadai, sumur bor untuk penyediaan air bersih, serta sistem pembuangan limbah sederhana juga disiapkan guna menjaga kesehatan lingkungan.
“BNPB memastikan setiap huntara yang dibangun memiliki standar kelayakan hunian, termasuk akses air bersih dan sanitasi, agar masyarakat dapat tinggal dengan aman dan sehat selama masa transisi,” kata Hery.
Ia menambahkan, setelah pembangunan tahap pertama rampung, BNPB akan kembali melakukan pembaruan dan validasi data. Jika masih terdapat kebutuhan tambahan, pembangunan huntara akan disesuaikan dengan hasil pendataan lanjutan.
Sebagai bentuk fleksibilitas bagi warga terdampak, BNPB juga memberikan pilihan kepada masyarakat untuk menempati huntara atau tinggal sementara di rumah kerabat. Bagi warga yang memilih tinggal di luar huntara, BNPB menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan.
“Kami memberikan keleluasaan kepada masyarakat. Mereka bisa menempati huntara atau tinggal sementara bersama keluarga dengan menerima DTH sampai hunian tetap tersedia,” jelasnya.
BNPB menargetkan pembangunan huntara tahap pertama dapat selesai dan mulai ditempati pada akhir Januari, sehingga masyarakat terdampak dapat menempati hunian yang lebih layak menjelang bulan suci Ramadan.
Pembangunan huntara ini dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor antara BNPB, pemerintah daerah, dunia usaha, serta komponen masyarakat di Kecamatan Seunuddon. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat proses pembangunan, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
Berdasarkan data BNPB per 15 Januari 2026, dari total 27 kecamatan terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara, telah diproses pembangunan huntara sebanyak 4.404 unit.
Selain itu, DTH telah disalurkan kepada 4.840 kepala keluarga (KK). BNPB juga merencanakan pembangunan hunian tetap (huntap) insitu sebanyak 4.569 unit serta huntap relokasi sebanyak 635 unit.
Pemutakhiran data terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat guna memastikan seluruh program pemulihan pascabencana berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan warga terdampak.
Editor : Rury Anjas Andita