LombokPost - Nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga mendekati level psikologis Rp 17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan pelaku pasar, usaha, dan publik.
Tekanan terhadap rupiah dinilai berasal dari kombinasi sentimen global dan domestik yang mendorong investor bersikap semakin hati-hati terhadap aset berisiko.
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan, rupiah yang kini mendekati level Rp 17.000 per dolar AS terutama dipicu perubahan sikap pelaku pasar yang semakin berhati-hati terhadap aset berisiko ketika dolar kembali kuat menjelang rilis data ekonomi AS. Selain itu, kondisi tersebut juga disebabkan ketidakpastian arah suku bunga di tengah risiko geopolitik.
“Sementara di dalam negeri muncul tambahan kekhawatiran soal arah fiskal dan persepsi independensi bank sentral sehingga premi risiko Indonesia naik,” ujar Josua kepada Jawa Pos Kamis (22/1).
Rupiah bahkan sempat bergerak ke kisaran Rp 16.988 per dolar AS. Sentimen negatif pasar muncul setelah kabar pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, untuk posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Informasi tersebut dibaca pelaku pasar sebagai potensi gangguan terhadap independensi kebijakan moneter.
Dari sisi fiskal, realisasi defisit APBN 2025 yang mendekati batas tiga persen, ditambah kebutuhan belanja pemerintah yang masih tinggi, membuat investor menuntut imbal hasil yang lebih besar. Kondisi ini mendorong investor menahan arus dana masuk sehingga beban penyesuaian lebih banyak tercermin pada nilai tukar.
Fondasi Eksternal Tertopang
Meski demikian, Josua menegaskan, kondisi tersebut belum serta-merta mengindikasikan krisis. Fondasi eksternal Indonesia dinilai masih cukup tertopang.
Namun, level psikologis Rp 17.000 per dolar AS tetap perlu diwaspadai karena berpotensi memicu gejolak apabila tidak diimbangi komunikasi kebijakan yang solid. “Karena itu, kuncinya adalah menjaga konsistensi sinyal kebijakan dan kredibilitas fiskal,” lanjutnya.
Di sisi lain, Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah tidak hanya dialami Indonesia. “Cuma memang belakangan kita agak lebih dalam karena faktor persepsi pasar,” ujarnya.
Untuk membalikkan persepsi tersebut, BI berupaya menunjukkan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih relatif aman. Salah satunya ditopang oleh cadangan devisa yang tetap kuat, yakni sebesar USD 156 miliar.
Selain itu, BI terus melakukan berbagai langkah stabilisasi, baik melalui intervensi yang terukur (smart intervention) di pasar keuangan maupun dengan mengoptimalkan operasi moneter menggunakan seluruh instrumen yang dimiliki.
“Kami mengoptimalkan pemanfaatan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, pengaturan suku bunga, serta membuat aset rupiah menjadi lebih atraktif dengan imbal hasil yang lebih menarik,” jelasnya.
Destri juga mengungkapkan, adanya data positif yang menjadi bagian dari strategi BI ke depan, yakni peningkatan signifikan transaksi Local Currency Transaction (LCT). Sepanjang Januari hingga Desember 2025, volume transaksi LCT meningkat tajam dan pada akhir Desember 2025 mencapai 25,66 miliar dolar AS. Angka tersebut melonjak dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 12,5 miliar dolar AS.
Dalam satu bulan terakhir, BI telah membuka dan mengaktifkan pasar rupiah terhadap yen Jepang serta rupiah terhadap renminbi (RMB) Tiongkok. Destri menyebut, tren transaksi pada kedua pasangan mata uang tersebut menunjukkan peningkatan.
Tekanan bagi Dunia Usaha
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai, nilai tukar rupiah yang bergerak mendekati level Rp 17.000 per USD tidak hanya menambah tekanan biaya bagi dunia usaha. Tapi, juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional apabila berlangsung berkepanjangan tanpa koreksi yang memadai.
“Kondisi ini memicu kekhawatiran bagi pelaku usaha karena pelemahan yang terjadi sudah berlarut-larut dan jauh lebih dalam dari yang kami perkirakan sebelumnya sehingga bisa menciptakan beban yang berlebihan terhadap kinerja usaha,” ujar Shinta.
Dia menjelaskan, dalam skenario terburuk, pelemahan rupiah yang tidak segera terkoreksi dapat mengganggu arus kas (cash flow) perusahaan. Risiko tersebut terutama dihadapi sektor usaha yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor.
Kenaikan biaya impor, menurut Shinta, berpotensi menekan kinerja usaha sekaligus mendorong terjadinya cost-push inflation di pasar domestik, yang pada akhirnya membebani pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek hingga menengah. Tekanan akibat depresiasi rupiah juga dinilai tidak berhenti di level dunia usaha. Shinta menekankan bahwa pelemahan nilai tukar memiliki dampak sistemik terhadap fundamental makroekonomi nasional.
Mulai dari kenaikan beban utang negara, lonjakan biaya impor, hingga tekanan inflasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kondisi tersebut menjadi semakin sensitif mengingat Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah komoditas strategis, seperti bahan bakar minyak serta pangan pokok, termasuk beras, bawang, cabai, dan gandum. (mim/agf/ttg/JPG/r3)
Editor : Kimda Farida