LombokPost – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) secara resmi telah memasuki fase Final Closing untuk penetapan nama penerima bantuan sosial (Bansos) PKH dan BPNT Tahap 1 tahun anggaran 2026.
Tahap Final Closing ini menandakan bahwa data penerima bansos telah dikunci secara permanen dalam sistem dan tidak dapat diubah lagi.
Langkah ini merupakan ujung dari proses panjang verifikasi dan validasi lapangan yang dilakukan sepanjang akhir tahun lalu hingga awal Januari ini.
Dilansir dari kanal Kabar bansos, hanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria ketat yang berhasil masuk dalam daftar pencairan tahap pertama ini, di antaranya:
1. Terdaftar aktif di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai golongan miskin atau rentan miskin.
2. Memiliki NIK yang valid dan sudah terpadu dengan data Dukcapil.
3. Tidak terdeteksi memiliki data ganda atau berstatus sebagai ASN/TNI/Polri.
4. Masih memiliki komponen kepesertaan (untuk PKH) seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, lansia, atau penyandang disabilitas.
Meskipun nama sudah "final", dana tidak serta-merta masuk ke rekening KKS hari ini. Berdasarkan prosedur administratif keuangan negara, terdapat lapisan pemeriksaan yang harus dilewati:
1. Pengecekan Rekening (Om Span): Sinkronisasi data antara Kemensos dan Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BSI).
2. Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar): Dokumen tanda bahwa anggaran negara sudah siap dialokasikan.
3. Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana): Daftar nama penerima beserta nominalnya diserahkan ke bank.
4. Standing Instruction (SI): Perintah pemindahbukuan dari kas negara ke rekening pribadi KPM.
Biasanya, dana akan efektif masuk ke rekening KKS dalam waktu 2 hingga 5 hari kerja setelah status pada sistem SIKS-NG berubah menjadi "SI".
Kabar yang paling ditunggu berkaitan dengan KPM yang belum menerima dana BPNT Tahap 4 Alokasi 2025 hingga tutup tahun lalu.
Terdapat peluang besar bahwa bantuan tersebut akan disalurkan secara bersamaan atau "dirapel" dengan bantuan Tahap 1 tahun 2026.
Namun, peluang ini bersyarat. Dana susulan tahun 2025 hanya akan cair jika KPM yang bersangkutan kembali masuk dalam daftar Final Closing tahap pertama 2026.
Jika nama tidak lagi terdaftar di tahap pertama tahun ini, maka bantuan tertunda di periode sebelumnya berisiko tinggi dinyatakan hangus atau kembali ke kas negara.
Editor : Marthadi