Berdasarkan pantauan terbaru pada sistem SIKS NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation), proses administrasi bansos PKH dan BPNT kini telah memasuki tahap krusial yang menandakan saldo bantuan akan segera mendarat di kartu KKS para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Hingga akhir Januari ini, status penyaluran bansos di sejumlah bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) telah berubah menjadi SPM (Surat Perintah Membayar).
Status penyaluran bansos ini merupakan instruksi resmi dari Kementerian Sosial kepada pihak perbankan untuk menyiapkan dana.
Setelah tahap SPM, sistem akan berlanjut ke status Standing Instruction (SI). Jika indikator SI sudah muncul, perbankan akan langsung melakukan proses top-up atau transfer saldo secara masif.
Penyaluran diprediksi mulai mengucur deras pada pertengahan hingga akhir Februari 2026. Momentum ini dinilai sangat tepat, mengingat masyarakat mulai bersiap menghadapi kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan.
Menanggapi keluhan sejumlah warga terkait dana bantuan tahap 4 tahun 2025 yang hingga kini belum masuk, pihak regulator memberikan penjelasan tegas. Secara regulasi, periode anggaran 2025 telah ditutup.
Dana yang tidak tersalurkan hingga 31 Desember biasanya telah ditarik kembali ke kas negara.
Kendala teknis seperti kegagalan distribusi kartu atau masalah pada proses Burekol (Buka Rekening Kolektif) menjadi penyebab utama.
KPM pun disarankan untuk beralih fokus pada pemutakhiran data tahun 2026 agar bantuan tahap 1 dapat cair tanpa kendala.
Memasuki tahun 2026, pemerintah memberlakukan kebijakan pemerataan bantuan yang lebih ketat melalui aturan kategori desil. Kebijakan ini membawa konsekuensi bagi KPM yang tingkat ekonominya dinilai telah stabil.
KPM yang terdeteksi masuk dalam kategori Desil 5 akan diberhentikan bantuannya secara otomatis (graduasi) mulai tahap 1 ini.
Langkah berani ini diambil untuk memberikan ruang bagi warga miskin baru di kategori Desil 1 hingga 4 yang selama ini belum tersentuh bantuan.
Penting untuk dipahami masyarakat bahwa penentuan angka desil merupakan wewenang penuh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil pendataan di lapangan, bukan keputusan sepihak dari pendamping sosial maupun pemerintah desa.
Dengan progres positif di SIKS-NG, awal tahun ini menjadi harapan baru bagi masyarakat kurang mampu di NTB untuk menjaga daya beli di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.
Editor : Kimda Farida