LombokPost - DARI Timur Tengah, konflik yang tengah berlangsung terus memberi dampak tekanan global, tak terkecuali terhadap Indonesia.
Lonjakan harga avtur, misalnya, membuat pemerintah mengambil dua langkah sekaligus: menahan harga BBM bersubsidi dan menggelontorkan subsidi untuk meredam kenaikan tiket pesawat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun demi menjaga daya beli masyarakat.
Baca Juga: Hemat BBM, Pejabat Eselon II Mulai Naik Sepeda Listrik
“Selama harga minyak rata-rata tidak melebihi USD 97 per barel, harga Pertalite dan Biosolar masih bisa kita pertahankan sampai Desember," kata Airlangga dalam taklimat media di Jakarta Senin (6/4).
Di sisi lain, tekanan justru datang dari avtur yang merupakan BBM non-subsidi. Harganya mengikuti pasar global dan kini terus merangkak naik.
Per 1 April, harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta telah mencapai sekitar Rp 23.551 per liter.
Baca Juga: BBM Naik 42 Persen, Pakistan Gratisin Transportasi Demi Redam Amarah
Kenaikan tersebut berdampak besar karena avtur menyumbang sekitar 40 persen biaya operasional maskapai.
Untuk merespons kondisi itu, pemerintah mengizinkan penyesuaian fuel surcharge (biaya tambahan yang dikenakan oleh perusahaan transportasi akibat fluktuasi harga bahan bakar, red) hingga 38 persen dari sebelumnya 10 persen untuk pesawat jet dan 25 persen untuk propeler.
Meski demikian, pemerintah memastikan dampaknya ke masyarakat tetap dibatasi. Harga tiket dijaga hanya di kisaran 9 sampai 13 persen.
Baca Juga: Isu Krisis Energi Mencuat, Pemkot: Stok BBM Masih Aman!
Intervensi tersebut salah satunya melalui kebijakan PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 11 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik. Dengan demikian, jumlah subsidi yang diberikan oleh pemerintah sekitar Rp 1,3 triliun per bulan.
Tekan Biaya Maskapai
Selain subsidi langsung, pemerintah juga memberikan insentif lain untuk menekan biaya maskapai. Di antaranya penghapusan bea masuk suku cadang pesawat menjadi nol persen.
Menurut Airlangga, penghapusan bea masuk tersebut membuka peluang pertumbuhan industri MRO (maintenance, repair, and overhaul, red) dalam negeri. Aktivitas ekonomi dari sektor ini diperkirakan bisa meningkat hingga sekitar USD 700 juta per tahun.
Selain itu, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) diproyeksikan dapat terdongkrak hingga USD 1,49 miliar.
"Dari sisi ketenagakerjaan, kebijakan ini juga berpotensi menciptakan sekitar 1.000 lapangan kerja langsung dan hampir tiga kali lipat untuk tenaga kerja tidak langsung," tambah Airlangga.
Berbagai Skenario
Terkait harga BBM subsidi yang dipertahankan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah telah menghitung kemampuan fiskal dengan berbagai skenario, termasuk asumsi harga minyak dunia mencapai USD 100 per barel.
"Subsidi terhadap BBM bersubsidi itu akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun. Dengan pemotongan di sana-sini, penghematan di sana-sini, kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9 persen, di sekitar situ," ungkap Purbaya.
Menurut dia, ruang fiskal pemerintah masih cukup kuat. Bahkan, pemerintah memiliki bantalan anggaran dari sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 420 triliun yang dapat digunakan jika terjadi lonjakan harga minyak yang tidak terkendali.
"Kalau kepepet itu masih bisa dipakai, tapi rasanya sih kita ke sana masih jauh karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas USD 100 untuk waktu yang berkepanjangan," kata Purbaya. (mim/ttg/JPG/r3)
Editor : Redaksi