LombokPost - Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Badan Gizi Nasional (BGN) yang menangguhkan operasional 362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa Wilayah II.
Kebijakan ini diambil setelah ditemukan berbagai pelanggaran standar, mulai dari belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga persoalan manajemen dan kualitas layanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Umum PP STN Ahmad Rifai menegaskan bahwa langkah tersebut penting demi menjamin keamanan dan kualitas pangan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Baca Juga: Pemilik Dapur MBG Roti Belatung Dilaporkan Balik
“Kami mendukung penindakan ini karena kualitas dan keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Standar higiene dan infrastruktur dasar harus menjadi syarat mutlak,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Evaluasi Total Program MBG
Rifai menilai, penangguhan ratusan dapur MBG harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. Perbaikan tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga mencakup distribusi dan pengawasan kualitas makanan.
Ia mengingatkan, persoalan seperti keterlambatan distribusi hingga makanan tidak layak konsumsi berpotensi merusak tujuan utama program.
Baca Juga: Pemilik Dapur MBG Roti Belatung Dilaporkan Balik
“Jangan sampai program yang mulia justru menimbulkan masalah baru. Makanan yang diberikan harus benar-benar aman dan layak,” tegasnya.
Ancaman Kesehatan Jadi Alarm
STN juga menyoroti potensi risiko kesehatan, termasuk kasus keracunan akibat makanan yang tidak memenuhi standar. Hal ini dinilai sebagai peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperketat pengawasan.
Menurut Rifai, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari cakupan penerima, tetapi juga kualitas makanan yang disajikan.
Libatkan Petani Lokal
Selain aspek kualitas, STN menekankan pentingnya keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok bahan pangan program MBG.
Baca Juga: Pengelola SPPG Kebon Ayu Kebut Perbaikan IPAL, Buntut Penutupan Sementara Dapur MBG
Pengadaan bahan baku, kata Rifai, harus memprioritaskan petani, kelompok tani, serta koperasi desa, termasuk Koperasi Merah Putih.
“Keterlibatan petani adalah inti ekonomi kerakyatan. Ini bukan hanya soal pasokan, tetapi juga peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja di desa,” jelasnya.
Ia menilai, jika dikelola dengan baik, program MBG dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus membuka pasar baru bagi produk pertanian lokal.
Dorong Transparansi dan Pengawasan
STN juga mendorong sejumlah langkah pasca-penangguhan, di antaranya memastikan seluruh dapur yang disuspend segera memenuhi standar SLHS dan IPAL, serta memiliki sistem pengawasan gizi yang ketat.
Selain itu, diperlukan sistem pengadaan bahan baku yang transparan dan berpihak pada petani lokal, dengan melibatkan organisasi tani dalam pengawasan rantai pasok.
“Program MBG harus menjadi solusi menyeluruh. Anak-anak mendapat gizi, petani sejahtera, dan ekonomi desa bergerak,” pungkas Rifai.
Editor : Rury Anjas Andita