LombokPost — Istana Kepresidenan melayangkan klarifikasi taktis guna menepis kritik tajam yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, terkait tingginya frekuensi kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Pihak ring satu pemerintah secara defensif memastikan rentetan agenda diplomasi internasional tersebut sama sekali tidak membebani kas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan, segala bentuk pembengkakan biaya operasional atau kelebihan anggaran di luar plafon fasilitas resmi kenegaraan tidak disetor ke beban negara. Seluruh kelebihan ongkos tersebut ditanggung langsung menggunakan kocek atau kantong pribadi sang Kepala Negara.
"Jadi yang pertama, masalah biaya di luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," ujar Teddy memberikan klarifikasi seperti dikutip, Selasa (2/6/2026).
Di samping meluruskan sengkarut finansial, perwira aktif ini juga menyoroti komitmen efisiensi melalui perampingan jumlah delegasi yang mendampingi Presiden selama di luar negeri. Teddy membandingkan potret rombongan Kabinet Merah Putih saat ini yang diklaim jauh lebih ramping dan taktis jika dikonfrontasikan dengan pola kunjungan era-era pemerintahan sebelumnya.
"Kemudian yang kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separo dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang," jelas Teddy memaparkan data perbandingan.
Ia menggarisbawahi bahwa pemangkasan jumlah personel ini sengaja dilakukan sebagai bentuk pertahanan asas efektivitas anggaran publik di tengah situasi dunia yang dinamis. Dari angka ratusan personel di masa lampau, draf manifes rombongan dinas luar negeri Presiden Prabowo kini dipatok ketat pada angka maksimal setengahnya saja demi menjaga fokus kinerja tim kepresidenan.
"Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan-wartawan pasti tahu itu semua," sambungnya, menyentil rekam jejak pengkritik.
Seskab menambahkan, dinamika geopolitik global yang berubah sangat cepat menuntut ritme kerja diplomatik yang fleksibel tinggi dan tidak bisa dikunci secara kaku sejak setahun sebelumnya. Kendati begitu, akuntabilitas keuangan dan penghematan birokrasi dipastikan tetap menjadi palang pintu utama dalam pergerakan luar negeri pemerintah.
"Jadwal kunjungan harus fleksibel menyesuaikan kebutuhan mendesak negara," tegasnya.
Baca Juga: Kekayaan Teddy Indra Wijaya Naik Rp4,7 Miliar dalam Setahun, LHKPN Terbaru Tembus Rp20 Miliar
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin