LombokPost - Pemerintah mencari jalan keluar untuk menahan anjloknya harga telur dan daging ayam di tingkat peternak. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan penyerapan komoditas tersebut melalui dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, skema penyerapan tidak hanya berlaku untuk telur, tetapi juga komoditas pangan lain yang mengalami kelebihan pasokan sehingga menekan harga di tingkat produsen.
“Tidak hanya telur. Kebutuhan bahan pokok seperti ayam atau daging ayam, apabila harganya turun di bawah harga acuan, maka BGN juga akan kami minta menyerap melalui SPPG,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.
Baca Juga: Prabowo Larang Telur Dadar di Menu MBG, Khawatir Dicampur Tepung dan Kurangi Gizi Anak
Kemendag telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengoptimalkan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah yang mengalami penurunan harga komoditas.
Melalui mekanisme tersebut, hasil produksi peternak diharapkan terserap lebih besar sehingga harga kembali mendekati tingkat yang menguntungkan peternak.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN yang baru. SPPG di daerah tersebut diwajibkan menyerap telur sehingga harga bisa mendekati atau sesuai HAP dan peternak mendapatkan harga yang lebih baik,” katanya.
Baca Juga: Tiga Tersangka Bersekongkol Kuasai Dapur MBG, Dapur MBG Menumpuk di Wilayah Aglomerasi
Selain melalui jaringan dapur MBG, pemerintah juga membuka peluang penyesuaian komoditas dalam program bantuan pangan. Selama ini bantuan pangan identik dengan beras atau MinyaKita.
Ke depan, komoditas yang mengalami surplus produksi dapat dimasukkan ke dalam paket bantuan guna menjaga keseimbangan pasar.
“Ketika harga telur turun, bantuan pangan tidak harus berupa beras atau MinyaKita. Bisa juga berupa telur. Ini untuk menyerap produk pangan yang produksinya sedang berlimpah,” jelasnya.
Baca Juga: Distribusi MBG di NTB Tetap Normal Meski Eks Kepala BGN Jadi Tersangka
Menurut data pemerintah, produksi telur nasional saat ini surplus sekitar 12 persen dibanding kebutuhan pasar. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab melemahnya harga di tingkat peternak dalam beberapa pekan terakhir.
Meski demikian, Budi menilai persoalan utama bukan terletak pada produksi, melainkan distribusi dan penyerapan hasil produksi yang belum optimal. “Surplus telur sekitar 12 persen. Tinggal bagaimana manajemen penyerapan melalui SPPG dilakukan dengan baik agar produksi peternak terserap maksimal,” tegasnya.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono mengatakan, skema tersebut dapat menjadi solusi awal untuk memperluas akses pasar bagi peternak rakyat yang terdampak penurunan harga.
“Saat ini harga telur di tingkat peternak Blitar sekitar Rp 21 ribu per kilogram. Tadi disepakati sementara dibeli Rp 24 ribu per kilogram dan peternak mengantar langsung ke SPPG. Harapannya harga pasar ikut terdorong naik,” jelasnya.
Kabupaten Blitar merupakan salah satu sentra ayam petelur terbesar di Indonesia dengan produksi sekitar 450 ton telur per hari atau menyumbang sekitar 30 persen kebutuhan nasional. Karena itu, keberhasilan skema penyerapan melalui SPPG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan MBG di Blitar, tetapi juga dapat menyuplai dapur MBG di daerah lain.
Sebelumnya, peternak di Blitar Raya melakukan aksi membagikan satu juta butir telur gratis kepada masyarakat sebagai bentuk protes terhadap anjloknya harga telur. Menurut Koordinator Peternak Rakyat Suyanto, harga telur di tingkat peternak hanya berkisar Rp 20.600 hingga Rp 21 ribu per kilogram, jauh di bawah biaya produksi yang mencapai sekitar Rp 23 ribu per kilogram.
“Setiap kilogram kami rugi sekitar Rp 2 ribu. Sementara harga pakan terus naik,” ujarnya. Peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga agar usaha peternakan rakyat tetap bertahan di tengah tekanan biaya produksi yang meningkat.
Harga Sempat Anjlok
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Suganda mengatakan, pihaknya telah mengirim surat kepada BGN pada 8 Mei 2026. Dalam surat tersebut, Kementan mengusulkan agar penggunaan telur dalam menu MBG ditingkatkan, pembelian diprioritaskan dari peternak lokal di sekitar SPPG, serta transaksi dilakukan sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah.
Ditjen PKH juga menerbitkan surat imbauan kepada pelaku usaha ayam petelur pada 18 Mei 2026. Melalui surat tersebut, pelaku usaha didorong melakukan pengaturan produksi secara mandiri dan terukur sesuai kemampuan serapan pasar. Peternak diimbau tidak memperpanjang umur produksi ayam petelur secara berlebihan, melakukan afkir secara teratur, serta mengendalikan pengembangan populasi secara terencana.
Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi menjelaskan, tekanan harga telur terjadi akibat meningkatnya pasokan di sejumlah sentra produksi yang berbarengan dengan perlambatan serapan selama periode libur panjang pada Mei lalu. Namun, seiring normalnya aktivitas pasar, meningkatnya penyerapan, dan membaiknya distribusi, harga telur mulai menunjukkan tren perbaikan.
"Kami terus memantau perkembangan harga dan distribusi agar manfaat perbaikan pasar dapat dirasakan langsung oleh peternak," katanya.
Sinyal perbaikan pasar turut dikonfirmasi Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sekretaris Bapanas Sarwo Edhy mengatakan, pemerintah bersama Pemprov Jawa Timur dan BGN telah berkoordinasi untuk memperkuat penyerapan telur peternak sesuai Harga Acuan Pembelian sebesar Rp 26.500 per kilogram.
Menurut dia, saat harga telur di sejumlah kabupaten di Jawa Timur sempat terpuruk pada kisaran Rp 21 ribu hingga Rp 22 ribu per kilogram, pemerintah segera mendorong peningkatan penyerapan oleh SPPG.
Langkah tersebut, kata Sarwo, mulai memberikan dampak positif yang terlihat dari kenaikan harga telur di tingkat peternak dalam beberapa waktu terakhir. (wan/bry/jar/sub/oni/JPG/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post Online