LombokPost--Penguatan integritas dan akuntabilitas menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas).
Melalui kegiatan konsolidasi nasional yang digelar pada Senin (8/6/2026), seluruh jajaran kementerian di bawah koordinasinya diajak memperkuat komitmen menghadirkan layanan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan bertajuk “Komitmen Moral dan Profesional dalam Memberikan Layanan Secara Adil, Transparan, dan Akuntabel” tersebut diikuti oleh jajaran Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (NTB) turut berpartisipasi secara daring melalui Divisi Pelayanan Hukum.
Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.
Baca Juga: Laras, Siswi SMPN 2 Mataram Juara O2SN, Wakili Kota Mataram di Cabang Renang
Menurut Yusril, pelayanan publik yang baik tidak hanya diukur dari kecepatan dan kemudahan layanan, tetapi juga dari komitmen aparatur dalam menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Integritas merupakan tanggung jawab bersama yang diwujudkan melalui kinerja profesional, dukungan terhadap penegakan hukum, akuntabilitas atas setiap tindakan, serta penerapan etika dan profesionalisme dalam pelayanan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih melalui layanan yang adil, transparan, dan akuntabel.
Upaya pencegahan praktik percaloan, penyalahgunaan wewenang, serta penguatan sistem pengawasan menjadi langkah strategis yang harus terus diperkuat di seluruh unit pelayanan.
Selain itu, pemerintah mendorong peningkatan akses layanan publik yang lebih mudah dijangkau masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan keterbukaan informasi.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Konsolidasi nasional tersebut menjadi momentum bagi seluruh aparatur untuk memperkuat budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Seluruh peserta diingatkan agar terus menjaga profesionalisme serta menghadirkan layanan yang jujur, responsif, dan sesuai standar pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB I Gusti Putu Milawati, menyambut positif pelaksanaan konsolidasi tersebut.
Menurutnya, arahan yang disampaikan menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Periksa Subhan, Jaksa Telusuri Sumber Uang dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU
"Kegiatan ini memperkuat komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas bagi masyarakat NTB," kata Milawati.
Penguatan integritas aparatur dan transformasi pelayanan publik menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan birokrasi yang modern, bersih, dan dipercaya masyarakat.
Melalui konsolidasi ini, Kemenko Kumham Imipas berharap seluruh jajaran mampu menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi publik.
Editor : Kimda Farida