LombokPost - BIASANYA, dengan Rp 100 ribu, Pertamax di mobil pribadi Sandi Prasetyo bisa bertahan selama tiga hari.
Dia menggunakannya untuk transportasi dari tempat tinggalnya di Kota Probolinggo ke Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
Namun, dengan kenaikan harga Pertamax sebesar Rp 3.950 menjadi Rp 16.250 per liter pada Rabu (10/6), dia kini harus menghitung ulang.
“Bisa-bisa tiap hari minimal Rp 50 ribu untuk BBM saja. Makin berat pengeluaran,” katanya kepada Radar Bromo Grup Jawa Pos.
Di Lombok Barat, Provinsi NTB, Wahyuningsih, pengguna Pertamax, juga kaget dengan tingginya kenaikan harga tersebut.
“Cukup terasa bagi masyarakat yang sehari-hari menggunakan kendaraan untuk bekerja,” katanya kepada Lombok Post.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi memperkirakan bahwa kenaikan harga Pertamax bakal mendorong laju inflasi, apalagi di tengah kondisi ekonomi riil yang sedang lesu seiring melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
“Jumlah kelas menengah akan terus turun, sekarang kan tinggal 17,3 persen,” ungkapnya, kepada Jawa Pos pada Rabu (10/6).
Mereka, lanjut Tulus, dimungkinkan turun kelas dari kelompok menengah menjadi rentan miskin. Apalagi, kelompok ini dianggap cukup mampu sehingga tidak tersentuh jenis bantuan apa pun dari pemerintah.
Baca Juga: Pertamina Naikkan Harga BBM Mulai 10 Juni, Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter
Tulus menambahkan, dalam kondisi saat ini, kelas menengah akan sangat membatasi pengeluaran dan menjadi lebih selektif dalam berbelanja.
Efek makronya tentu akan membuat ekonomi kian lesu. Klimaksnya, kondisi tersebut akan berdampak pada kelas bawah yang semakin tertekan secara ekonomi.
Prinsip Transparansi
Sementara itu, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Mufti Mubarok menegaskan bahwa setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat harus mengedepankan prinsip transparansi, keadilan sosial, dan perlindungan konsumen.
“Kenaikan yang cukup besar dalam waktu singkat berpotensi menimbulkan guncangan psikologis maupun ekonomi bagi konsumen,” ujar Mufti.
Ia menilai, pemerintah dan badan usaha penyedia energi perlu menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan dan alasan kebijakan kenaikan harga. Hal itu agar masyarakat memperoleh kepastian dan pemahaman yang memadai.
Mufti menjelaskan bahwa indikator ekonomi makro tidak selalu sejalan dengan kondisi riil rumah tangga.
“Pertumbuhan ekonomi, stabilitas inflasi, maupun peningkatan investasi belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketika harga BBM naik, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat karena memengaruhi biaya transportasi dan harga berbagai kebutuhan pokok,” katanya. (mas/bud/mia/ttg/JPG/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post Online