LombokPost--Pemerintah terus mendorong lahirnya kebijakan publik yang tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Upaya itu diperkuat melalui Kick Off Meeting Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 yang digelar Kementerian Hukum melalui Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum secara virtual, Rabu (17/6).
Kegiatan tersebut diikuti pimpinan tinggi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, analis kebijakan, serta berbagai pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia.
Forum ini menjadi langkah awal membangun kolaborasi yang lebih kuat dalam penyusunan kebijakan berbasis data dan bukti.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, menegaskan bahwa kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh kekuatan data, hasil kajian, dan kolaborasi lintas sektor.
Baca Juga: Pemkot Mataram Segera Eksekusi Hadiah Umroh bagi Juara MTQ
Menurutnya, kebijakan yang baik harus mampu menjawab tantangan masyarakat sekaligus dapat diterapkan secara efektif.
“Melalui Forum Komunikasi Kebijakan, berbagai data, kajian, dan analisis dapat disinergikan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih berkualitas, terintegrasi, dan mendukung agenda pembangunan nasional,” ujarnya.
Andry menjelaskan, FKK 2026 akan berlangsung melalui dua skema utama, yakni FKK Wilayah dan FKK Nasional.
Pada tingkat wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi persoalan strategis daerah.
Baca Juga: Balai TNGR Siapkan Aturan Baru, Guide dan Porter Rinjani Wajib Punya Kartu Pass Mulai 2027
Hasilnya akan dirumuskan dalam policy brief yang memuat rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Sementara itu, FKK Nasional akan menjadi ruang konsolidasi berbagai gagasan, praktik baik, dan rekomendasi dari daerah untuk dirumuskan menjadi perspektif kebijakan pada tingkat kementerian dan lembaga.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menekankan pentingnya peran Badan Strategi Kebijakan dalam mendukung perumusan kebijakan yang berkualitas.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh kajian yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kajian yang dihasilkan harus berbasis data, aplikatif, dan tidak berhenti sebagai dokumen konseptual semata, tetapi mampu memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat,” tegas Supratman.
Baca Juga: Ahsanul Khalik Jadi Ketua Pansel KPID NTB, Berikut Nama-Nama Anggota Pansel
Menurutnya, Forum Komunikasi Kebijakan menjadi wadah strategis untuk memperkuat respons pemerintah terhadap berbagai isu nasional.
Melalui sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan berbagai pihak lainnya, forum ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih implementatif sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik menuju Indonesia Emas 2045.
Di Nusa Tenggara Barat, semangat kolaborasi tersebut mendapat sambutan positif. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB I Gusti Putu Milawati, menyatakan kesiapan jajarannya untuk berpartisipasi aktif dalam FKK Wilayah.
Menurutnya, forum ini menjadi peluang penting untuk mengangkat berbagai isu strategis daerah agar mendapat perhatian dalam proses perumusan kebijakan nasional.
Kanwil Kemenkum NTB juga siap mendorong lahirnya rekomendasi kebijakan yang mampu mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat NTB.
Baca Juga: Dewan Mataram Sepakat Tolak Praktik Titip Menitip Murid Baru
Sebagai tindak lanjut, rangkaian FKK 2026 akan dilaksanakan melalui sejumlah tahapan, mulai dari Policy Talks, penyusunan Policy Brief Sektoral, Focus Group Discussion (FGD), hingga Policy Expose yang akan memaparkan Policy Brief Nasional kepada Menteri Hukum dan para pemangku kepentingan.
Melalui rangkaian tersebut, pemerintah berharap tercipta ekosistem kebijakan yang semakin kolaboratif, sinkron, dan responsif dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan.
Editor : Kimda Farida