
LombokPost-Direktur Eksekutif Yayasan Parinama Astha (ParTha) Magdalena Pasaribu menyatakan komitmennya, memperkuat kolaborasi dengan Pemprov NTB dalam pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu disampaikan Magdalena, saat diskusi dalam Forum Kolaborasi Pencegahan dan Penanganan TPPO di NTB, di Mataram, Rabu (12/8).
"Yayasan ParTha merupakan organisasi masyarakat sipil yang didirikan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dan berfokus pada pencegahan serta penanganan perdagangan orang, terutama terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan," jelasnya.
Baca Juga: Pemprov NTB dan Yayasan ParTha Perkuat Kolaborasi Cegah dan Tangani TPPO
Didirikan pada tahun 2012, Yayasan ParTha berkomitmen kuat untuk menghapus TPPO, serta perbudakan modern melalui pendekatan yang berpusat pada korban.
Nama Parinama Astha sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti Transformasi Menuju Harapan, memuat keyakinan mendasar bahwa setiap penyintas memiliki kesempatan penuh untuk pulih, bangkit, dan membangun kembali kehidupannya.
"Untuk memperkuat upaya pencegahan, penanganan, penegakan hukum, hingga pemulihan korban, kami menjalin kolaborasi erat dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, media, dan komunitas," jelasnya.
Kehadiran ParTha didorong oleh keprihatinan mendalam atas realitas, bahwa jumlah korban perdagangan orang saat ini justru merupakan yang terbanyak dalam sejarah dunia.
Berangkat dari kesadaran bahwa setiap individu berhak atas hidup yang bebas dari ketakutan akan jeratan perdagangan orang, ParTha percaya bahwa setiap korban, baik yang berhasil menyelamatkan diri maupun yang diselamatkan, berhak mendapatkan tempat tinggal yang aman dan nyaman, waktu yang cukup untuk pemulihan, serta kasih sayang yang tulus.
Melalui proses penyembuhan ini, mereka diharapkan tidak hanya mampu memulihkan diri, tetapi juga bangkit menjadi lentera harapan bagi sesama yang masih berada dalam jeratan perbudakan modern.
Dalam menjalankan misinya, ParTha memiliki empat pilar utama, yakni pencegahan, intervensi dan perlindungan korban, penegakan hukum, serta reintegrasi atau pemulihan korban.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




