LombokPost – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen bulat pemerintahannya untuk memperkuat pengelolaan sumber daya negara sekaligus memastikan tidak ada lagi kebocoran anggaran yang menghambat pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan sambutan pada acara Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Di hadapan para pemuka agama, Presiden Prabowo memaparkan sejumlah data strategis nasional. Menurutnya, alim ulama merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga berhak mengetahui arah kebijakan serta perkembangan pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah.
Baca Juga: Gubernur NTB Temui Ribuan Buruh Sawit di Malaysia, Siapkan Skema KUR demi Sikat Rentenir
"Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi beberapa data. Karena para ulama adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Para ulama berhak untuk mengerti," ujar Presiden Prabowo.
Hitung-hitungan Anggaran Infrastruktur Desa
Salah satu data yang dibuka oleh Kepala Negara adalah capaian pembangunan infrastruktur yang baru saja diresmikannya, yakni pembangunan 1.151 kilometer jalan desa dan daerah. Pembangunan tersebut menelan anggaran sebesar Rp 5,4 triliun.
Melalui analogi hitungan itu, Presiden mengajak semua pihak membayangkan besarnya manfaat kegunaan anggaran jika berhasil diselamatkan dari tangan para koruptor.
"Rp 5,4 triliun bisa membangun 1.000 kilometer. Bayangkan kalau Rp 20 triliun, berapa ribu jalan yang bisa kita bangun. Berapa ribu jembatan bisa kita bangun untuk rakyat kita. Berapa puluh ribu sekolah yang bisa kita perbaiki," ungkapnya retoris.
Rebut 5 Juta Hektare Lahan Sawit Pelanggar Hukum
Menyikapi hal tersebut, Presiden menegaskan bahwa fokus utama kabinet yang dipimpinnya saat ini adalah menghentikan segala bentuk kebocoran yang membuat uang negara menguap dan hilang begitu saja. Langkah tegas pun sudah mulai diambil oleh pemerintah, khususnya dalam menertibkan pengelolaan sumber daya alam.
Tidak main-main, pemerintah tercatat telah mengambil alih jutaan hektare lahan komoditas strategis yang dikelola secara ilegal oleh oknum nakal, serta menutup aktivitas ekstraktif ilegal.
"Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, yang tidak sesuai peraturan. Yang bikin kebun di hutan lindung, yang memalsukan laporan, kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin," tegas mantan Patih Menhan tersebut.
Kunci Mutlak: Pemerintahan yang Bersih
Presiden mengakui bahwa mengawasi negara yang sangat besar, luas, dan kaya raya seperti Indonesia bukanlah perkara yang ringan. Namun, tantangan itu wajib dihadapi demi mengembalikan kekayaan bumi pertiwi ke tangan rakyat.
Bagi Presiden Prabowo, fondasi utama dalam menjaga kekayaan melimpah tersebut hanya ada satu, yakni menghadirkan jajaran pemerintahan yang bersih dari atas hingga ke bawah.
"Karena itu, kuncinya adalah pemerintah harus bersih. Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia," pungkas Presiden diakhir sambutannya yang disambut riuh para jamaah.
Editor : Redaksi Lombok Post Online