LombokPost - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai, penghentian latihan dasar militer (latsarmil) untuk para calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih sudah tepat.
Ada dua alasan di baliknya, salah satunya karena pelatihan itu memang tidak dibutuhkan.
“Nah, yang kedua, justru yang paling dibutuhkan itu adalah kemampuan yang diharapkan bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan pasar,” bebernya kepada Jawa Pos, Rabu (1/7).
Baca Juga: DPR Apresiasi Penghentian Latsarmil KDKMP, Kemenhan Jangan Cuma Ganti Nama!
Ray melanjutkan, sebelumnya dengan nama latsarmil, tentu saja bobot pelatihannya terkait militer. “Nah, apa hubungannya? Kalau tujuannya untuk manajerial, saya kira serahkan itu kepada EO (event organizer) yang lebih profesional, yang sudah banyak mengerjakan program-program seperti itu,” katanya.
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah menghentikan latsarmil buntut kematian lima peserta. Belakangan juga diketahui ada puluhan peserta yang tengah hamil. Kemenhan menggantinya dengan Pelatihan Bela Negara dan Manajerial. Kegiatan fisik bakal dikurangi, latihan menembak juga dihilangkan.
Hanya, menurut Ray, jika tujuannya adalah bela negara, secara persepsi, bela negara selalu berhubungan dengan aspek militer. “Padahal, ketahanan mentalitas untuk tidak korupsi saja itu sudah bela negara sebetulnya,” katanya.
Baca Juga: 32 Peserta Latsarmil dalam Kondisi Hamil, Stop Pelatihan Militer untuk Pengurus KDKMP!
Tanpa Fondasi Rasional
Sementara itu, peneliti Imparsial Ardi Manto yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan, negara telah menempatkan warga sipil dalam skema militer tanpa fondasi rasional yang jelas.
“Tidak ada relevansi antara kebutuhan kompetensi manajemen koperasi dengan pendekatan latihan dasar kemiliteran. Pengelolaan koperasi membutuhkan literasi keuangan dan kepemimpinan partisipatif yang berada di ranah pendidikan sipil, bukan militer," kata Ardi di Jakarta, Rabu (1/7).
Baca Juga: Progres KDKMP Gerung Selatan Capai 100 Persen, Satu Unit Truk Operasional Resmi Diterima
Ardi juga menggarisbawahi, sekadar menghentikan atau mengganti nama program tidaklah cukup.
Negara wajib memastikan adanya proses akuntabilitas hukum atas jatuhnya korban dan menjamin akses pemulihan yang adil bagi keluarga yang ditinggalkan.
Secara legitimasi kebijakan, program ini dinilai tidak memiliki dasar akademik maupun kebutuhan praktis yang mewajibkan pendekatan militer untuk mencetak manajer koperasi.
“Tragedi (meninggalnya lima peserta) ini juga membuktikan lemahnya mitigasi risiko dari pihak penyelenggara. Kematian akibat faktor kesehatan mengindikasikan absennya skrining medis yang ketat serta kegagalan pemantauan fisik selama pelatihan berlangsung," paparnya. (raf/idr/ttg/JPG/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post Online