LombokPost – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah saat ini berada pada jalur yang tepat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah saat ini berada di jalan yang benar dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam upaya menghilangkan kemiskinan dan kelaparan.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026), Presiden menekankan bahwa prioritas utama negara adalah menciptakan kemandirian dan menjamin kesejahteraan rakyat dengan menghapus kemiskinan serta kelaparan.
Capaian Strategis Pangan dan Energi
Presiden menyoroti sejumlah keberhasilan yang menjadi bukti kemajuan bangsa, di antaranya:
Kedaulatan Pangan: Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, memiliki cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah NKRI, serta mencatatkan nilai tukar petani (NTP) pada level tertinggi.
Kemandirian Energi: Keberhasilan memproduksi B50 (solar dengan 50 persen campuran kelapa sawit) menjadi langkah nyata dalam mengurangi ketergantungan pada impor energi.
Komitmen pada Agenda SDGs dan Kekuatan Bangsa
Presiden menekankan bahwa arah pembangunan Indonesia selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan PBB. Agenda prioritas tersebut jadi atensi.
Baca Juga: Wagub NTB: Desa Berdaya Tekan Kemiskinan Ekstrem
No Poverty (Tanpa Kemiskinan) dan Zero Hunger (Tanpa Kelaparan).
Peningkatan kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, hingga ketersediaan air bersih dan energi terjangkau.
"Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada hal-hal yang asasi, yang basic. Basic bukan menurut selera kita, basic menurut pakar-pakar dunia dan PBB," tegas Presiden.
Pemberantasan Praktik Ilegal
Presiden Prabowo juga memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah untuk tidak ragu menjalankan kebijakan yang berpihak pada rakyat serta memerangi berbagai praktik ilegal yang merugikan keuangan negara. Ia mengategorikan tindakan berikut sebagai tindak pidana yang harus diberantas Penambangan dan perkebunan ilegal. Illegal logging. Penyelundupan. Under-invoicing dan transfer pricing.
"Jadi jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang rasional," tutup Presiden Prabowo, sembari menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan tekanan eksternal atau kepentingan segelintir pihak menghentikan upaya menyejahterakan rakyat Indonesia.
Editor : Redaksi Lombok Post OnlineSumber : BPMI Sekretariat Presiden