LombokPost - Rencana pembangunan 10 kampus Universitas Republik Indonesia (URI) memicu sorotan. Center of Economic and Law Studies (Celios) bahkan meminta Russell Group of Universities mengkaji ulang rencana kerja sama dengan pemerintah Indonesia.
Russell Group adalah asosiasi yang terdiri dari 24 universitas negeri paling bergengsi di Britania Raya. Asosiasi ini berfokus pada penelitian dan riset ilmiah. Pembangunan URI disebut akan menggandeng Russel Group.
Celios telah mengirim surat resmi kepada Chief Executive Russell Group Prof Tim Hackett. Surat tersebut ditandatangani Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar.
Media mengatakan, Celios mendukung penguatan kerja sama akademik Indonesia dan Inggris. Namun, kerja sama itu sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang telah ada, bukan membangun universitas baru.
"Indonesia tidak kekurangan perguruan tinggi. Tantangan utama Indonesia bukan jumlah kampus, melainkan minimnya investasi pada dosen, laboratorium, pendanaan riset, beasiswa, serta peningkatan kualitas institusi. Membangun sepuluh universitas baru justru akan mengalihkan dana hingga triliunan rupiah dari kebutuhan yang jauh lebih mendesak," katanya saat dikonfirmasi Ahad (26/7).
Data Celios menunjukkan, Indonesia memiliki 4.303 perguruan tinggi yang melayani sekitar 285 juta penduduk. Rasionya sekitar satu perguruan tinggi untuk setiap 66 ribu penduduk. Menurut Media, rasio tersebut lebih tinggi dibandingkan Jepang, Australia, maupun Inggris. Karena itu, memperkuat kapasitas kampus yang telah ada dinilai jauh lebih efisien daripada membangun universitas baru.
Celios juga menyoroti persoalan kesejahteraan dosen. Pemerintah disebut masih memiliki tunggakan tunjangan profesi dosen ASN sekitar Rp 5,7 triliun. Selain itu, pendanaan riset masih banyak ditanggung dosen secara mandiri.
"Dalam kondisi seperti ini, pembangunan sepuluh universitas baru berpotensi memperburuk ketegangan di sektor pendidikan tinggi Indonesia," tutur Media.
Menurut dia, pemerintah seharusnya memfokuskan anggaran untuk meningkatkan kualitas dosen, fasilitas riset, dan pembiayaan pendidikan. Celios juga meminta Russell Group mencari pandangan independen dari peneliti, pimpinan perguruan tinggi, asosiasi akademik, serta akademisi Indonesia di Inggris sebelum memutuskan terlibat dalam proyek URI.
Baca Juga: LLDIKTI VIII Gelar Rakerwil, Dorong PTS Cetak Pendidikan Tinggi Berdampak
"Kami khawatir keterlibatan Russell Group dalam proyek ini dapat menimbulkan risiko reputasi apabila dikaitkan dengan kebijakan yang dianggap mengabaikan perguruan tinggi yang sudah ada serta kurang tepat dalam mengalokasikan sumber daya publik yang terbatas," tambahnya.
Belum Dibahas dengan DPR
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pembentukan URI belum pernah dibahas bersama DPR. Komisi X akan memanggil Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) setelah masa reses untuk meminta penjelasan mengenai konsep, kebutuhan anggaran, serta posisi URI dalam sistem pendidikan tinggi nasional. Menurut dia, DPR mendukung penguatan sektor pendidikan. Namun, pemerintah juga diminta memprioritaskan penyelesaian persoalan mendasar, termasuk kesejahteraan guru dan dosen.
Tidak Sejalan dengan Semangat Efisiensi
Pengamat pendidikan Jejen Musfah menilai pembentukan URI tidak didasarkan pada kebutuhan yang mendesak. Menurut dia, Indonesia sudah memiliki banyak lembaga yang menjalankan pendidikan kepemimpinan. Di antaranya Lemhannas, Lembaga Administrasi Negara (LAN), pusat pendidikan dan pelatihan kementerian maupun lembaga, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), hingga perguruan tinggi.
"Seharusnya tidak perlu membuat kampus baru. Sebaiknya memperkuat yang sudah ada," kata dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut. Jejen juga menilai pembentukan URI tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang selama ini didorong pemerintah. Terlebih, kesejahteraan dosen dan guru hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah. "Pembentukan URI tidak bijak di tengah persoalan dosen dan guru yang jauh dari sejahtera," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah seharusnya memprioritaskan pemerataan mutu perguruan tinggi. Indonesia memang memiliki jumlah perguruan tinggi terbanyak kedua di dunia setelah India. Namun, kualitasnya masih timpang. "Ketimpangan kualitas kampus di Indonesia sangat miris. Harusnya ini yang diselesaikan," katanya.
Jejen menilai pencetakan calon pemimpin tidak bergantung pada lembaga baru. Yang lebih penting adalah membangun sistem merit dan memperbaiki budaya birokrasi. Sebab, banyak pejabat yang pernah mengikuti pendidikan kepemimpinan tetap terjerat kasus korupsi. "Bagi saya yang terpenting adalah keteladanan dari pimpinan," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembentukan URI masih dalam tahap persiapan. Pemerintah masih meninjau kesiapan lahan milik negara. Kampus utama direncanakan dibangun di kawasan Cikasungka, Bogor Utara, Jawa Barat.
URI disiapkan sebagai lembaga pendidikan calon pemimpin bangsa. Lulusannya diproyeksikan mengisi jabatan strategis di pemerintahan, BUMN, maupun pemerintah daerah. Calon pejabat publik hingga kepala daerah juga diwajibkan mengikuti pendidikan kepemimpinan terpadu di URI sebelum menduduki jabatan strategis.
Prasetyo menyebut konsep pendidikan itu mengacu pada model yang pernah diterapkan Prancis melalui École nationale d'administration (ENA), yang kini bertransformasi menjadi Institut National du Service Public (INSP). (bry/wan/mim/oni/JPG/r3)
Editor : Redaksi Lombok Post OnlineSumber : Lombok Post