LombokPost-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai melakukan pemeriksaan kinerja terhadap Pemprov NTB terkait ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pendidikan. Pemeriksaan diawali dengan entry meeting di Mataram, Kamis (27/8).
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Abul Chair mengatakan, pemeriksaan kinerja tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melihat kembali efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kebijakan yang telah dijalankan.
“Karena ini kinerja, justru di sinilah sebenarnya kita bercermin seberapa efektif, seberapa efisien program dan kebijakan di pemerintah provinsi ini dilaksanakan dan bermanfaat untuk masyarakat,” jelas dia.
Baca Juga: Dikpora dan Dinas PUPRPKP NTB Masih Jadi Perhatian, Inspektorat Terus Kejar Tindak Lanjut BPK
Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan BPK memberikan gambaran yang lebih jelas, mengenai kinerja pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan nantinya juga diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kinerja Pemprov NTB.
“Ini membantu kita sebenarnya bercermin lebih jernih. Tentu hasilnya kita berharap nanti bisa kita perbaiki dan meningkatkan kinerja kita,” ujarnya.
Abul Chair menjelaskan, pemeriksaan saat ini masih berada pada tahap pendahuluan. Karena itu, belum ada temuan atau poin tertentu yang menjadi sorotan BPK terhadap pelaksanaan ketahanan pangan, ketahanan energi, maupun pendidikan di NTB.
“Ini masih tahapan pertama, adalah pemeriksaan pendahuluan. Jadi belum ada sesuatu yang didalami dan lain sebagainya,” jelasnya.
Sebagai contoh, di sektor ketahanan pangan, pemeriksaan nantinya akan melihat dukungan Pemprov NTB terhadap aspek ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Ketersediaan mencakup produksi, cadangan pangan, dan aspek lainnya.
Sementara keterjangkauan berkaitan dengan kelancaran distribusi pangan. “Ketahanan pangan itu terkait dengan bagaimana dukungan pemerintah provinsi terhadap ketersediaan dan keterjangkauan,” katanya.
Hal serupa akan dilihat dalam pemeriksaan ketahanan energi dan pendidikan. BPK nantinya akan melihat proses bisnis, pengendalian internal, serta berbagai langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung ketiga sektor tersebut.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
