LombokPost – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan Indonesia berpotensi menghadapi musim kemarau lebih kering dari normal akibat fenomena El Niño kuat yang diperkirakan bertahan hingga awal 2027.
Kondisi tersebut diperparah dengan potensi munculnya Indian Ocean Dipole (IOD) Positif pada September–Desember 2026 yang dapat meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).
Mengantisipasi dampak tersebut, BMKG mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di sejumlah wilayah prioritas sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi mitigasi nasional menghadapi ancaman kemarau ekstrem.
"BMKG mengambil langkah proaktif dengan memperkuat dan memperluas Operasi Modifikasi Cuaca sebagai bentuk komitmen mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia," ujarnya di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Kamis (30/7).
BMKG mencatat hingga pertengahan Juli 2026 sebanyak 509 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 54,5 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara itu, 77 ZOM masih mengalami musim hujan dan 113 ZOM berada pada wilayah bertipe satu musim.
Baca Juga: Gempa M 7,7 Guncang Sangihe, BMKG Nyatakan Peringatan Dini Tsunami Resmi Berakhir!
BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus yang mencakup 48,84 persen wilayah, kemudian berlanjut pada September dengan cakupan sekitar 25,41 persen wilayah daratan Indonesia.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan hasil pemantauan menunjukkan indeks Niño 3.4 telah mencapai 1,56, melampaui ambang batas kategori El Niño kuat.
Di sisi lain, kondisi suhu muka laut di Samudra Hindia membuka peluang munculnya IOD Positif, yang berpotensi memperburuk kekeringan ketika bertepatan dengan musim kemarau.
Baca Juga: BMKG Rilis Peringatan Dini Tsunami Pascagempa M 7,7 di Kepulauan Sangihe
"Dampak utamanya akan terasa ketika El Niño bertemu langsung dengan musim kemarau di Indonesia. Karena itu periode Agustus hingga akhir tahun menjadi fase yang perlu diwaspadai," jelas Ardhasena.
BMKG mengungkapkan musim kemarau yang lebih panjang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Hingga 29 Juli 2026, BMKG mendeteksi 5.019 titik panas (hotspot) yang didominasi wilayah Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau.
Risiko karhutla diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September, terutama di wilayah: Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan.
BMKG juga telah mendeteksi sebaran partikulat asap karhutla di Kalimantan Barat yang terus dipantau untuk mengantisipasi dampaknya terhadap kualitas udara.
Baca Juga: BMKG : Kemarau 2026 Paling Kering dalam 30 Tahun Terakhir
Sebagai langkah mitigasi, BMKG memperluas pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di berbagai daerah rawan kekeringan dan karhutla.
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, mengatakan saat ini OMC berlangsung di Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah dengan dukungan BNPB dan Kementerian Kehutanan.
Selain itu, BMKG juga menyiapkan: Posko OMC Pekanbaru untuk penanganan karhutla di Riau dan Posko OMC Bandung guna mengantisipasi kekeringan di Jawa Barat.
Baca Juga: Kemarau Diprediksi Hingga Oktober 2026, BMKG Imbau Masyarakat untuk Hemat Air
Menurut Seto, penyemaian awan bertujuan memaksimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan semakin parah. "Operasi Modifikasi Cuaca merupakan upaya komplementer untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan ekstrem terjadi," katanya.
Sepanjang 2026, BMKG telah melaksanakan 17 operasi modifikasi cuaca untuk mitigasi karhutla di Aceh, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Selatan.
Selain mencegah karhutla, OMC juga diarahkan mengisi cadangan air di waduk dan danau guna menjaga pasokan air selama musim kemarau.
Baca Juga: Ringankan Beban Warga Terdampak Kekeringan, Brimob Polda NTB Turun Salurkan Air Bersih di Kota Bima
BMKG mengingatkan dampak kemarau panjang tidak hanya dirasakan sektor kehutanan, tetapi juga pertanian, sumber daya air, energi, kesehatan, hingga perikanan.
Di sektor pertanian, petani diminta menyesuaikan jadwal tanam serta memilih varietas tanaman yang tahan kekeringan. Pengelola bendungan dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) juga diminta menghitung ketersediaan air sejak dini agar pasokan energi tetap terjaga.
Sementara di sektor kesehatan, kualitas udara yang menurun akibat minimnya hujan berpotensi meningkatkan kasus ISPA, heat stroke, hingga memengaruhi pola penyebaran penyakit seperti DBD dan malaria.
BMKG juga mengimbau masyarakat terus memantau informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG agar dapat melakukan langkah mitigasi secara mandiri.
Editor : Rury Anjas Andita
Sumber : bmkg.go.id