LombokPost - Persoalan keterlambatan pembayaran klaim jaminan kesehatan terus membelenggu operasional rumah sakit daerah dan fasilitas kesehatan (faskes).
Guna mengurai benang kusut administrasi tersebut, Komisi IV DPRD Lobar mendesak BPJS Kesehatan Pusat menempatkan petugas verifikator khusus yang bersiaga penuh di setiap faskes.
Anggota DPRD Lobar Syamsuriansyah menilai penempatan petugas di lapangan merupakan jalan keluar nyata atas tunggakan klaim yang jamak terjadi.
”Masalah klaim BPJS yang menunggak ini terjadi hampir di seluruh rumah sakit di Indonesia. Solusinya, BPJS Pusat menyiapkan SDM untuk ngetem di setiap rumah sakit,” ujarnya.
Langkah legislatif tersebut mendapat sambutan hangat dari Dikes Lobar.
Kehadiran tim verifikator di faskes seperti RSUD Tripat Gerung, RSUD Narmada, hingga Puskesmas dinilai sangat krusial agar jajaran medis bisa berfokus pada fungsi utamanya.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Lotim Minta Faskes Jangan Tolak Masyarakat
Beban administrasi verifikasi yang selama ini ditumpukkan kepada tenaga puskesmas terbukti berisiko tinggi.
Selain mengganggu ketepatan pelayanan medis di tengah keterbatasan SDM, kesalahan teknis verifikasi oleh petugas puskesmas acap kali memicu tuntutan pengembalian klaim dari pihak BPJS.
DPRD menolak alasan keterbatasan SDM atau anggaran yang kerap dilontarkan BPJS Pusat.
Bagi dewan, transparansi dan percepatan pencairan klaim adalah bentuk pelayanan prima yang hakiki dari lembaga penjamin kesehatan nasional.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
