LombokPost--Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan terus meluas. Asap yang selama Agustus menyelimuti Sarawak, Malaysia, kini terdeteksi mencapai sejumlah wilayah Filipina.
Di Sarawak, kualitas udara bahkan mencapai level berbahaya. Enam wilayah mencatat indeks polusi udara di atas 300 pada Selasa (1/9). Berdasarkan data Air Pollutant Index Management System (APIMS), Serian mencatat angka tertinggi 408, disusul Kuching 407, Samarahan 372, Sri Aman 361, Sarikei 333, dan Sibu 309. Angka di atas 300 masuk kategori berbahaya.
Dampak kabut asap bahkan mengganggu perayaan Hari Kemerdekaan Malaysia di Sarawak. Perayaan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (31/8) akhirnya dibatalkan. Pemerintah setempat juga memperingatkan kemungkinan pembatasan lebih lanjut jika kualitas udara terus memburuk.
Asap dari kebakaran di Kalimantan telah menyelimuti Sarawak sepanjang Agustus. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan. Kabut asap juga merembet ke Semenanjung Malaysia, Brunei, dan Singapura.
Dampak kesehatan mulai terasa. Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat lonjakan kasus asma. Pada periode 23–29 Agustus, jumlah kasus mencapai 1.811, melonjak dari 219 kasus pada pekan sebelumnya. Kasus konjungtivitis atau peradangan pada mata juga meningkat, dari 146 menjadi 720 kasus.
Baca Juga: Inflasi Naik, Ekonomi NTB Tetap Tangguh, Data BPS Jadi Alarm untuk Perkuat Pengendalian Harga
Di Kuching, warga Malaysia Mia Emylia Hassan mengaku asap membuat udara di sekitar rumahnya sulit dihirup. Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena putrinya yang berusia 10 bulan baru pulang dari rumah sakit setelah mengalami infeksi paru-paru. ’’Udaranya sangat pekat. Baunya seperti asap, dan semuanya terlihat putih,” keluhnya.
Jarak pandang dari rumahnya disebut turun hingga sekitar satu kilometer. Bahkan, keluarganya tidak melihat langit biru selama lebih dari sebulan.
Baca Juga: Dari Guru PPPK Jadi PNS, Pemerintah Diingatkan Pembenahan Status hingga Distribusi
Asap Bergerak ke Utara
Kabut asap kini bergerak lebih jauh ke utara. ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) melaporkan, asap lintas batas telah mencapai sejumlah wilayah Filipina. Pada Selasa (1/9), asap dengan intensitas sedang hingga pekat terdeteksi di Palawan dan Panay.
Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina melalui Environmental Management Bureau (DENR-EMB) sebelumnya juga melaporkan adanya kabut asap di sejumlah wilayah Metro Manila, Calabarzon, dan Mimaropa. Otoritas setempat memantau kemungkinan kaitannya dengan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan.
Kondisi kering berkepanjangan serta angin muson barat daya atau habagat membuat asap berpotensi bergerak lebih luas. Jika arah angin dan kondisi cuaca mendukung, kabut asap dapat menjangkau wilayah lain.
Kepala Divisi Pengelolaan Kualitas Lingkungan DENR-EMB Central Office Engineer Jundy Del Socorro mengatakan, asap dari kebakaran Kalimantan masih terbawa angin habagat. ’’Dari 1 hingga 3 September, kabut asap masih dapat memengaruhi sejumlah wilayah Filipina karena asap dari Kalimantan masih terbawa muson barat daya sementara kebakaran masih aktif,” kata Del Socorro seperti dilansir Philippine Canadian Inquirer.
Namun, kondisi tersebut diperkirakan berangsur membaik apabila hujan turun secara luas. Hujan dapat membantu mengurangi polusi dengan membersihkan partikel asap dan partikulat halus PM2.5 dari atmosfer.
Data DENR-EMB menunjukkan, 11 dari 15 stasiun pemantauan di Metro Manila mencatat kualitas udara sangat tidak sehat berdasarkan kadar PM2.5 pada Selasa pagi.
Baca Juga: Kunjungan Wisatawan ke Mandalika Tembus 685 Ribu Orang
Di tingkat regional, ASEAN telah mengaktifkan Level 3 peringatan kabut asap lintas batas untuk wilayah selatan. Level tersebut merupakan peringatan tertinggi dan menunjukkan risiko tinggi terjadinya kabut asap lintas negara yang parah.
ASMC menyebut kondisi asap dan titik panas di kawasan selatan ASEAN memburuk akibat kemarau berkepanjangan. Pantauan satelit menunjukkan asap dengan intensitas sedang hingga pekat berasal dari klaster titik panas di Kalimantan dan bergerak menuju wilayah negara tetangga.
Baca Juga: Merger Batal, SMPN 5 Praya Timur Diprioritaskan Direhab
Upaya Penanganan
Di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Sumatera Selatan (Sumsel) mengintensifkan operasi darat dan udara untuk menekan titik api sekaligus mencegah meluasnya kabut asap lintas batas.
Berdasarkan data pemantauan per 30 Agustus 2026, area yang masih membutuhkan pemadaman dan pemantauan ketat di Sumsel mencapai 67,06 hektare. Dari jumlah tersebut, 18,36 hektare berhasil dipadamkan. Sementara 48,7 hektare lainnya menjadi fokus pendinginan, terutama di lahan gambut untuk mencegah api kembali menyala dari bawah permukaan.
Patroli udara mendeteksi 11 titik api dengan luasan sekitar 45 hektare. Pengecekan langsung di lapangan menemukan area terbakar sekitar 22,06 hektare.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menekankan pentingnya penguatan pasukan darat yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla. ’’Hasil operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan membuktikan bahwa Satgas Darat yang terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Basarnas, Relawan dan sektor swasta ini menjadi kekuatan utama dan harus semakin ditingkatkan kekuatannya,” tegasnya.
Jangan Ulangi Pola Lama
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya tidak mengulangi pola penanganan karhutla yang sama setiap tahun. Menurut dia, pola tersebut belum menyelesaikan persoalan secara mendasar. Padahal, Indonesia memiliki sumber pengetahuan yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal, yakni pengalaman dan kearifan masyarakat adat serta komunitas lokal dalam menjaga alam.
’’Kita semua lagi pusing mengatasi bencana rutin kebakaran hutan di mana-mana. Kita tidak sadar bahwa sumber pengetahuan, bahkan ilmu pengetahuan ada di masyarakat adat dan para pengelola lokal yang punya pengalaman dan kearifan, yang itu mestinya menjadi sumber kebijakan,” ujar Muhaimin dalam People's Conservation Summit 2026 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogjakarta, Selasa (1/9).
Menurut dia, kebijakan konservasi tidak cukup hanya bertumpu pada pendekatan teknis dan administratif. Pengetahuan yang lahir dari pengalaman masyarakat selama berabad-abad justru dapat menjadi fondasi untuk menyelesaikan persoalan lingkungan dari hulu.
’’Saya meminta kepada menteri-menteri di bawah koordinasi saya untuk benar-benar mendengarkan, melihat langsung, mengambil dari pengetahuan yang ada dalam masyarakat adat dan pelaku konservasi lokal,” katanya.
Dia juga mendorong dekolonisasi konservasi sumber daya alam dengan menempatkan pemangku adat dan komunitas lokal sebagai subjek. Dengan begitu, kebijakan diharapkan tidak parsial dan hanya menangani dampak setelah bencana terjadi.
Pada bagian lain, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengimbau seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan. Sebab, fenomena El Nino diperkirakan mencapai puncaknya pada September ini. Raja menegaskan, bulan ini merupakan fase krusial bagi Indonesia. ’’Tim di lapangan perlu meningkatkan kewaspadaan penuh. Serta memperkuat koordinasi pemadaman,’’ katanya.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Jawa Pos