Dari Guru PPPK Jadi PNS, Pemerintah Diingatkan Pembenahan Status hingga Distribusi
LombokPost-Ide pemerintah menata kembali status dan tata kelola, dengan memberi kesempatan bagi guru PPPK menjadi PNS, ditanggapi positif.
“Langkah pemerintah ini patut diapresiasi karena sudah lama tata kelola guru ini carut marut,” terang Ketua Umum Matematika Nusantara Mochammad Fatkoer Rohman.
Tata kelola guru telah lama menghadapi berbagai persoalan. Salah satunya terjadi, setelah moratorium rekrutmen CPNS. Hal itu membuat jumlah PNS terus berkurang karena banyak yang pensiun tanpa diikuti penggantian yang memadai.
Kondisi itu kemudian mendorong pemerintah daerah merekrut tenaga honorer, termasuk guru honorer. Namun, proses rekrutmen tersebut tidak memiliki standar yang sama antardaerah.
Ada daerah yang menerapkan seleksi ketat, sementara daerah lain lebih longgar. “Akibatnya ada daerah kelebihan guru dan ada daerah yang kekurangan guru,” kata Fatkoer.
Persoalan tidak hanya terjadi pada sistem seleksi. Sistem penggajian tenaga honorer juga tidak memiliki standar yang jelas karena status honorer bukan bagian dari sistem kepegawaian resmi.
Tidak adanya regulasi yang menjadi payung hukum untuk menjamin penghasilan layak membuat tenaga honorer berada dalam kondisi penuh ketidakpastian.
Fatkoer bahkan menyebut sistem honorer sebagai jebakan karier. “Kalau yang terangkat menjadi ASN ya untung, tapi yang tidak terangkat menjadi ASN yang buntung,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah kemudian melakukan penataan tenaga non-ASN melalui pengangkatan menjadi ASN dengan syarat dan mekanisme tertentu.
Pemerintah menyatakan penataan non-ASN tersebut selesai pada Oktober 2025. Namun, ia menilai persoalan tersebut sebenarnya belum sepenuhnya tuntas karena masih terdapat PPPK paro waktu yang belum masuk dalam pengaturan UU ASN.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
