MATARAM-Perbaikan jembatan rusak akibat banjir di Kabupaten Bima lelet. Sudah bertahun-tahun, belum ada upaya serius pemerintah memperbaikinya. Warga dibiarkan menderita karena akses ekonomi terganggu. Kini masyarakat mendesak Pemprov NTB bertanggung jawab.
Salah satu jembatan itu ada di Desa Kananta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Jembatan yang putus benar-benar menyulitkan warga setempat. Setiap hari warga harus melintasi sungai untuk mengangkut hasil pertanian, seperti bawang.
Pada musim kemarau, warga bisa menyeberangi sungai karena air surut. Tapi situasi menjadi runyam ketika musim hujan. Warga tidak bisa melintas dengan mudah karena debit air naik. ”Sangat berpengaruh (pada aktivitas ekonomi) apalagi musim hujan, saya sampai harus buat jalan alternatif,” katanya.
Jembatan itu berada di jalan lingkar utara Soromandi, yang menghubungkan Kabupaten Bima dengan Dompu. Jembatan banyak dilalui petani untuk jual beli hasil pertanian. Tapi sejak banjir tahun 2017, jembatan putus. Sampai sekarang belum dilakukan perbaikan.
Tahun lalu kontraktor sudah datang dan membawa material. Mereka hendak memperbaiki jembatan. Tiba-tiba pekerjaan batal. Dia tidak tahu persis penyebabnya. Dari informasi yang diterima, perbaikan awalnya akan menggunakan dana tanggap darurat, tetapi batal. Kemudian dijanjikan perbaikan pada saat APBD murni. Kini sudah setahun lebih, jembatan tidak kunjung diperbaiki.
Warga mendesak pemprov segera memperbaiki jembatan itu. Mereka ingin secepatnya rampung agar aktivitas kembali normal. ”Besok Senin (1/7) warga akan hearing ke kantor camat untuk masalah ini,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Sahdan memahami keresahan warga. Jembatan awalnya akan diperbaiki menggunakan dana tanggap darurat kebencanan. Tapi karena masa tanggap darurat selesai, dana perbaikan dialihkan melalui APBD murni.
Dia memastikan jembatan akan diperbaiki tahun depan. Dananya disediakan di APBD 2020, dia masuk proyek perbaikan infrastruktur dengan pola tahun jamak 2020-2023 senilai Rp 750 miliar. ”Ini masalah teknis pembiayaan saja,” kata Sahdan.
Tidak hanya Jembatan Sorisoa di Desa Kananta, dua jembatan lainnya ada di Desa Sanggar yakni Jembatan Boro I dan Boro II. Ketiga jembatan yang rusak itu akan dikerjakan tahun depan. Dinas PUPR NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp 20 miliar. Masing-masing Rp 10 miliar untuk jembatan di Desa Kananta, dan masing-masing Rp 5 miliar untuk dua jembatan di Desa Sanggar.
”Kami harapkan warga bersabar, saya juga ingin cepat, tetapi semua tergantung ketersediaan dana,” imbuhnya.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB H Ahsanul Khalik menambahkan, awalnya memang akan menggunakan dana tidak terduga. Tapi penanganan tanggap darurat di akhir 2016 hingga awal 2017 berakhir. Dana yang disediakan tidak mungkin dipakai. Bila diteruskan, itu akan menjadi masalah. ”Kami tidak mau membuat gubernur salah dan terjadi maladministrasi,” katanya. (ili/r5)
Editor : Administrator