”Belum ada yang keluar, baik usulan kita di APBD maupun DSP dari BNPB,” kata Plt Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB H Ahmadi, pada Lombok Post, Minggu (6/9).
Berdasarkan data, jumlah daerah dan warga terdampak kekeringan terus bertambah. Jika tanggal 25 Juli lalu yang terdampak 74 kecamatan, 318 desa, dan 182.546 KK. Dalam sebulan terakhir bertambah menjadi 76 kecamatan, 348 desa, dan 203.879 KK per 6 September.
Kondisi tersebut, kata Ahmadi, tentu sangat mengkhawatirkan. Namun pemprov belum bisa bergerak membagikan air karena belum ada dana. Padahal NTB saat ini sudah berstatus siaga darurat kekeringan. ”Kita masih hitung-itungan dulu sebab ada APBD perubahan dan Covid-19,” katanya.
Ahmadi menyebut, jumlah bantuan yang diusulkan ke pemprov Rp 8,3 miliar dan Rp 40 miliar diusulan ke BNPB melalui dana siap pakai (DSP). ”Mudah-mudahan dalam bulan ini ada jawaban, kita optimis untuk DSP,” katanya.
Untuk sementara, penanganan diserahkan ke masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang terdampak. Pembagian air dilakukan BPBD masing-masing daerah. ”Mereka sudah meminta bantuan sejak Agustus lalu tapi belum bisa kami turun,” katanya.
Menurutnya, BPBD tidak bisa bergerak sebelum ada kejelasan dana. ”Apa pun upaya ujung-ujungnya butuh duit. Mau bangun sumur bor pun semua pakai uang,” katanya.
Meski ada dana di BPBD, mereka tidak bisa sembarangan menggunakan dana. Sebab semua terikat pada aturan. ”Dan juga sangat terbatas dana untuk ke BPBD,” kata mantan sekretaris Dinas PUPR itu.
Meski demikian, Ahmadi meminta masing-masing daerah bersabar. Ia yakin dana bantuan akan turun. ”Cuma agak sabar karena kondisi tidak normal. Sebab banyak yang dipikirkan pemerintah ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno menyarankan, karena NTB memasuki fase puncak musim kemarau dengan hari tanpa hujan lebih dari 20 hari, masyarakat diimbau mewaspadai dampak kekeringan.
Dampak itu antara lain, kekurangan air baku untuk pertanian dan rumah tangga. Juga kebakaran semak, lahan, hutan dan perumahan. ”Serta tetap memperhatikan kesehatan khususnya pernafasan dan dehidrasi untuk kelompok umur tertentu,” imbuhnya.
Meski demikian, warga juga perlu mewaspadai potensi pembentukan awan hujan di puncak musim kemarau. ”Waspadai kejadian hujan ekstrem yang terjadi secara tiba-tiba disertai banjir dan tanah longsor,” imbuhnya. (ili/r5)
Editor : Baiq Farida