Diharapkan, besarnya uang yang dikirim para PMI ini dapat diberdayakan untuk ekonomi produktif bagi PMI dan keluarga. Agar ke depan, PMI lebih termotivasi untuk sukses di daerah sendiri.
Sebab itu, Pemprov NTB bekerjasama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan LSM lainnya mendorong agar PMI NTB dan keluarganya berusaha dan berdaya di daerah sendiri melalui Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Pekerja Migran Indonesian (PIJAR).
"Kita dorong agar berusaha di daerah sendiri," ujar Wakil Gubernur NTB disela-sela kegiatan pelatihan PIJAR di gedung Sangkareang, kantor Gubernur NTB, Senin (18/4/2022).
Wagub menjelaskan, banyak contoh buruh migran yang sukses di luar negeri. Sehingga diharapkan cerita positif yang jarang terekspos tersebut bisa lebih masif lagi disiarkan melalui PIJAR
"Agar para PMI dapat termotivasi untuk menjadi PMI yang sukses," singkatnya.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB I Gde Putu Ariyadi menjelaskan, banyaknya remitansi yang dikirim PMI harus dapat dikelola dengan baik dan memerlukan edukasi kepada PMI dan keluarganya.
Banyak PMI yang sukses membangun usahanya sendiri. Diharapkan, mereka yang sukses ini akan menularkan ilmunya kepada PMI dan keluarganya yang lain melalui PIJAR.
Menyinggung PMI asal NTB yang berangkat secara ilegal/non prosedural, diakui Ariyadi, kecenderungannya terus menurun.
"Mereka biasanya berangkat tidak dengan alasan bekerja tapi menengok keluarga di luar daerah," kata mantan Kepala Diskominfotik NTB ini.
Guna meminimalisir pemberangkatan PMI secara ilegal, pihaknya terus melakukan edukasi dan sosialisasi hingga ke tingkat desa. Bahkan, pihaknya sudah meminta kepada pemerintah desa untuk tidak memberikan izin pemberangkatan PMI jika dilakukan tidak sesuai prosedural.
Berdasarkan data jumlah PMI ilegal yang gagal berangkat ke luar negeri dari akhir 2021, diakui, hingga bulan April 2022 sebanyak 54 orang.
"Hingga saat ini, ada 54 PMI ilegal yang gagal berangkat. Terakhir PMI asal Sumbawa sebanyak 15 orang," jelasnya.
Guna memberi efek jera, pelaku pemberangkatan PMI ilegal diproses secara hukum. Sementara untuk korban, paspornya dilakukan penyitaan.
"Kalau paspornya sudah disita kan tidak bisa lagi berangkat," pungkas Ariyadi. (ewi/r10) Editor : Baiq Farida