"Vaksinnya sudah ada di Kementerian (Pertanian, red) tapi belum didroping (salurkan) ke provinsi. Dalam beberapa hari ini akan didroping," kata Kepala Bidang Penyuluh Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (P3HP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB Rahmadi, Selasa (21/6/2022).
Hanya saja sambung Rahmadi, berapa jatah vaksin yang akan diterima belum diketahui. Kalaupun diperoleh, jumlah yang di dapat Provinsi NTB dimungkinkan tidak sebanding dengan jumlah kasus PMK yang terjadi di Pulau Lombok.
"Jika melihat dari jumlah vaksin yang ada dengan kasus yang ada di 19 Provinsi tidak sebanding dengan vaksin yang tersedia," katanya.
Meski demikian, berapapun jumlah vaksin yang didapat Pemprov akan dibagi sesuai dengan daerah kasus wabah di NTB. Tentunya vaksin tersebut akan diutamakan kepada daerah yang bebas PMK atau daerah yang mendekati zona penyebaran PMK.
Sementara ternak yang sudah terkena PMK, menurutnya, tidak perlu mendapatkan vaksin lagi. Cukup hanya dengan melakukan pengobatan terhadap ternak yang sudah terjangkit.
"Utamanya alokasi vaksin diberikan pemerintah untuk sapi perah. Baik dari sisi ekonomi maupun secara fisiologis ternak yang paling rentan terkena PMK adalah ternak perah. Tapi di NTB tidak ada sapi perah," jelas mantan Sekretaris Disnakeswan NTB ini.
Lantaran NTB bukan wilayah ternak sapi perah maka yang akan diutamakan adalah ternak bibit yang berada di pusat pembibitan, kelompok peternakan rakyat dan lokasi lainnya. Terutama akan disalurkan di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah.
"Vaksin itu untuk sapi bibit baik itu anakan maupun induknya itu yang diutamakan serta balai-balai pembibitan, peternakan rakyat, bisa kelompok tani dan pusat pembibitan lainnya," imbuhnya.
Rahmadi menegaskan, pemprov sampai saat ini belum mendapatkan informasi secara detail berapa jumlah vaksin yang akan dialokasikan ke Provinsi NTB. Informasi terakhir, pemerintah pusat masih memetakan berapa jumlah vaksin dan provinsi mana saja yang akan didistribusikan vaksin PMK.
"Provinsi mendapat jatah(vaksin) sesuai dengan kasusnya. Nanti tunggu saja jumlahnya berapa dan vaksin yang diutamakan juga adalah untuk peternakan bibit dan lainnya," katanya.
Sementara obat-obat untuk penanganan PMK, sambung Rahmadi, sudah didatangkan kembali sebanyak 2 ribu dosis belum lama ini. Namun jumlahnya masih tidak sebanding dengan jumlah kasus PMK yang ada di Pulau Lombok.
"Obat itu ada di dinas, tapi belum sepenuhnya datang semuanya. Sebab mengirim obat tidak seperti mengirim barang biasa, mengirim obat melalui regulasi penerbangan ada syarat-syaratnya. Itu yang sudah didalami, ke depan obat-obatan akan berangsur datang," tandasnya. (ewi/r10) Editor : Baiq Farida