Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, validasi data merupakan prioritas utama menanggulangi kemiskinan di Provinsi NTB. Dengan validasi data maka angka, angka kemiskinan bisa turun dengan signifikan.
Karena itu, Rohmi meminta seluruh pihak bisa serius melakukan validasi data. Memastikan jumlah warga yang masuk kategori miskin maupun miskin ekstrem. ”Kalau perlu turun langsung. Jika ini berhasil, bukan mustahil angka kemiskinan turun signifikan,” kata Rohmi.
Provinsi NTB telah melakukan beberapa hal untuk penanggulangan kemiskinan. Melalui sejumlah program dari OPD lingkup Pemprov NTB, maupun yang berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Rohmi, paduan program yang baik dan data akurat serta sinergi dengan pemda, masalah kemiskinan bisa teratasi. ”Ini sudah on the track. Sinergi dan kolaborasi yang baik, masalah apapun bisa diatasi,” tuturnya.
Soal validasi data, Rohmi menginginkan data yang detail. By name by address. Sehingga bantuan-bantuan yang digelontorkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bisa tepat sasaran.
Kepala Bappeda NTB Iswandi menyebut, saat ini kemiskinan NTB pada angka 13,86 persen. Pemprov mengejar angka 11,92 persen sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023.
”Kami yakin kalau fokus dan data yang valid, tahun depan angka kemiskinan bisa di bawah 10 persen,” kata Iswandi.
Karena itu, Iswandi mengajak seluruh pemangku kebijakan agar pemberian bantuan penanggulangan kemiskinan, bisa mengacu pada data kemiskinan. Seperti data Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Data P3KE ini berisi nama dan alamat masyarakat yang telah diverifikasi. Juga divalidasi dengan berbagai sumber data yang ada.
Saat ini, data Bappeda menyebut masih ada 477.954 kepala keluarga dan 1.864.812 individu yang masuk ke dalam kemiskinan ekstrem. ”Kami akan coba susun kebijakan dan regulasi tingkat provinsi sehingga data P3KE ini digunakan sebagai data sasaran. Jadi fokus gunakan data itu,” tandasnya. (dit/r5) Editor : Rury Anjas Andita