Data P3KE dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Berisi data masyarakat berdasarkan nama dan alamat yang telah diverifikasi dengan sumber data yang sudah ada. Seperti dari BPS, BKKBN, serta data kependudukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Yang pelaporannya dilakukan pemda.
Untuk P3KE di Provinsi NTB, jumlahnya sebanyak 477.954 kepala keluarga dan 1.864.812 individu. Yang disebut Bappeda maupun Kominfotik dalam rilisnya, sebagai miskin ekstrem. Belakangan, kedua OPD tersebut melakukan bantahan.
Menurut Nelly, jumlah masyarakat di dalam data P3KE tidak seluruhnya miskin ekstrem. Ada juga yang berkategori miskin, rentan miskin, hingga miskin ekstrem. Dengan validasi dan verifikasi nanti, data 1.864.812 jiwa di P3KE akan terdistribusi berdasarkan kategori miskinnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin mengatakan, data kemiskinan ekstrem di NTB per Maret 2022 sekitar 176 ribu jiwa atau 3,29 persen. Angka ini turun dibandingkan Maret 2021 yang sebanyak 250 ribu jiwa atau 4,78 persen.
Katanya, penuntasan kemiskinan ekstrem tidak bisa hanya menyasar masyarakat sebanyak 3,29 persen itu. Yang berada pada desil 1. Sasaran program pengentasan kemiskinan harus juga masuk pada masyarakat yang ada di atas desil 1, seperti desil 2 dan 3.
”Kalau tidak disasar, itu berpotensi jatuh ke desil di bawahnya. Misalnya begitu ada gejolak, seperti kenaikan BBM, desil 2 dan 3 harus juga diintervensi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Iswandi mengatakan, anggaran pengentasan kemiskinan berasal dari APBN dan APBD. Untuk tahun 2023, jumlahnya sekitar Rp 1,2 triliun. Namun ia tidak merinci proporsi anggaran untuk pengentasan kemiskinan antara APBN dan APBD.
Intervensi anggaran pengentasan dari APBN, lebih banyak dialokasikan pada program bantuan sosial. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ”Kalau dari pemprov itu ada hibah dan bantuan sosial juga,” kata Iswandi.
Soal bantuan sosial ini, Iswandi mengakui ada masalah mengenai efektivitas sasaran. Masih ada masyarakat yang sebenarnya tidak berhak, namun tetap menerima bantuan. ”Itu jadi persoalan kami, yang sekarang coba diselesaikan,” tandasnya. (dit/r5) Editor : Rury Anjas Andita