”Sekarang kami koordinasikan apakah bisa masuk di 2023 atau 2024. Tapi harus segera,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Senin (9/1).
Staf Khusus Menteri PPN Ervan Maksum mengatakan, penanganan abrasi harus segera. Agar kondisi pariwisata di wilayah gili tidak terganggu. ”In ikan masterplannya sudah ada, itu yang pertama akan kami lihat,” kata Ervan.
Penanganan abrasi juga akan dikolaborasikan dengan regulasi maupun program yang ada di kementerian/lembaga lain. Seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Di Bappenas juga sudah ada program coral relief terkait dengan rehabilitasi terumbu karang.
Ervan menyebut, salah satu yang perlu dilakukan untuk menangani abrasi terkait dengan tata ruang. Perbaikan tata ruang tidak saja berkaitan dengan bangunan di darat, tapi juga kondisi di perairan. Sehingga penanganannya harus dilakukan dengan komprehensif.
Karena itu, tidak bisa ditangani secara parsial. Misalnya, hanya dengan membangun bangunan pemecah gelombang atau hanya menanam mangrove. ”Yang utama itu soal tata ruang, itu yang harus dirapikan dulu,” sebutnya.
Ia mengatakan, Bappenas berkomitmen untuk penanganan abrasi di kawasan Gili Trawangan dan Gili Air. Komitmen ini akan ditindaklanjuti dengan kementerian/lembaga lain di tataran pemerintah pusat. ”Kami sama-sama punya komitmen untuk ini,” kata Ervan.
Kemarin, Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Gubernur NTB dan Bupati Lombok Utara turun langsung meninjau kondisi abrasi di Gili Trawangan. Abrasi di Gili Trawangan terjadi di bagian utara pulau. Memutus jalan lingkar gili hingga sepanjang lebih dari 100 meter. Kondisinya semakin parah jika terjadi pasang air laut.
Sementara itu, Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, abrasi di Gili Trawangan dan Gili Air cukup mengkhawatirkan. ”Setiap tahun itu berkurang (daratan di gili) sekitar 4 meter,” kata Zul. (dit/r5) Editor : Rury Anjas Andita